3. Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi belakangan ini. Selain itu, dia meminta pemerintah meminta maaf kepada masyarakat karena sejumlah layanan publik di kementerian dan lembaga turut terdampak.
Arfianto menyebut pemerintah yang bertanggung jawab dalam kejadian ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait persoalan peretasan yang terjadi, sehingga hal ini menjadi transparan dan akuntabel. Pemerintah juga harus meyakinkan publik tengah berupaya untuk segera mengatasi permasalahan tersebut dan menjamin akan memfasilitasi jika ada yang menjadi korban akibat kejadian ini,” kata Arfianto dalam keterangan tertulis pada Jumat, 28 Juni 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Mendag Zulhas Usulkan HET MinyaKita Naik Jadi Rp 15.700 per Liter
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengusulkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter.
Zulhas mengatakan dia saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.700 dari harga sebelumnya Rp 14 ribu per liter.
“Ya kita lagi nunggu Permendag, sementara saya minta Dirjen Kemendag untuk relaksasi harga Rp 15.700 per liter,” kata Zulhas saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Sahamnya Masih Disuspensi, Waskita Karya Klaim Progres Restrukturisasi Utang...
