“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun ke Rp22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.
Realisasi tersebut terdiri dari lima pos. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp12,8 triliun. Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp7,7 triliun. Serta untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar.
Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.
Beranjak ke pertengahan tahun, terjadi depresiasi rupiah yang membuat satu dolar Amerika Serikat menembus angka Rp16.438. Menurut Bank Dunia, perpanjangan bantuan sosial akan membuat peningkatan belanja subsidi dan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB di akhir 2024.
Bank dunia mencatat angka ini lebih tinggi dari defisit 2,3 persen yang tertera di undang-undang APBN 2024. Meski demikian, dalam jangka menengah defisit masih diproyeksikan akan stabil pada kisaran 2,5 persen. Hal ini mengikuti peningkatan bertahap dalam pengeluaran untuk mengakomodasi program-program pemerintahan yang akan datang, termasuk yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.
Subsidi diproyeksikan akan stabil selama periode proyeksi seiring dengan melemahnya harga komoditas. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pendapatan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan penerimaan pajak yang menguat akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang direncanakan pada tahun 2025.
Dengan defisit fiskal yang lebih tinggi ditambah dengan pembiayaan yang lebih mahal karena kondisi moneter global yang tidak menguntungkan, utang pemerintah diproyeksikan tetap datar dalam jangka menengah dengan rata-rata 38,7 persen dari PDB hingga tahun 2029.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan hingga Mei 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 telah mengalami defisit Rp21,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian angka itu disebut masih dalam level aman. “Postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP (PDB). Jadi kalau sekarang masih 0,10 persen, masih relatif on track,” ujar Sri Mulyani dalam pemaparan RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 24 juni 2024.
Adapun untuk masa transisi atau tahun depan, dalam rancangan anggaran 2025 defisit APBN ditargetkan 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
RADEN PUTRI
Pilihan Editor: Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya
