Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSesuai amanat Undang-Undang Dasar RI 1945, negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN untuk memenuhi pendidikan nasional. Pada 2024, kas negara untuk pendidikan sebesar Rp 662,02 triliun. Sebanyak 52 persen dari total anggaran digunakan untuk transfer ke daerah atau sebagian besarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy mengatakan meski dana terbesar dikelola daerah, kualitas pendidikan saat ini masih belum merata dan biayanya mahal. “Anggaran pendidikan ini jauh panggang dari api,” ujar Dede saat memimpin rapat Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri di Senayan, Rabu, 19 Juni 2024.

Pejabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, sepakat dengan hal itu. Kemendagri mencatat masih adanya permasalahan pengelolaan dana pendidikan di daerah. “Layanan pendidikan masih belum merata, termasuk juga berkaitan dengan kualitas pendidikan yang masih rendah,” ujarnya.

Kualifikasi pendidikan dan produktivitas lulusan juga kurang, penyebabnya kualitas dan efektivitas belanja pendidikan yang masih rendah. Horas memaparkan, beberapa pendanaan di 514 kabupaten dan kota yang menghasilkan anggaran pendidikan belum tercapai 20 persen meski ada transfer dari pemerintah pusat. Besaran belanja dan kinerja mandatory spending (pengeluaran yang sesuai aturan) belum merata.

Dalam paparannya, Horas mengatakan berdasarkan gabungan seluruh dana pendidikan yang digelontorkan dari pusat dan APBD yang dikelola provinsi juga belum merata. Untuk mengukur mandatory spending, Kemendagri melihat rasio di tiap provinsi. Hasil pengukuran merupakan hitungan belanja urusan pendidikan dibagi total belanja daerah keseluruhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Kementerian, ada beberapa provinsi yang penggunaan anggaran pendidikannya telah melampaui mandatory spending. Yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yang menggunakan 42,37 persen anggaran belanja untuk pendidikan lalu Maluku yang menggunakan 41,14 persen dan Sumatera Barat sebesar 36,72 persen.

Provinsi dengan penggunaan anggaran pendidikan terendah adalah Provinsi Papua Barat, hanya sebesar 3,59 persen, Provinsi Papua 6,31 persen dan Papua Pegunungan 7,79 persen. Berdasarkan data Kemendagri, total ada 10 provinsi yang rasio belanja pendidikannya masih berada di bawah 20 persen.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

4 jam lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Petugas Kepolisian ikut mengatur kendaraan pemudik yang hendak masuk pintu tol Banyumanik arah Jakarta, Senin. 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini belanja negara telah mencapai 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi APBN tahun ini


Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

9 jam lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Penghapusan Jurusan di SMA Dianggap Bisa Bikin Siswa Sulit Tentukan Prodi Kuliah

11 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Penghapusan Jurusan di SMA Dianggap Bisa Bikin Siswa Sulit Tentukan Prodi Kuliah

Di sisi lain, Tantri tak mengelak bahwa kebijakan ini dapat menghilangkan stigma atau label tentang siswa cerdas ada di jurusan IPA.


Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

12 jam lalu

Bhrischo Jordy, perintis dan ketua program Papua Future Project (PFP) turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Foto: Istimewa
Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

Brischo Jordy menggagas Papua Future Project untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Papua Barat.


Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

13 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Tim Sinkronisasi Prabowo Klaim Uji Coba Makan Bergizi Gratis Tak Gunakan APBN

1 hari lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Sinkronisasi Prabowo Klaim Uji Coba Makan Bergizi Gratis Tak Gunakan APBN

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tengah menggelar uji coba sebagai pilot project program makan bergizi gratis. Klaim tak gunakan APBN.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

2 hari lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

3 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana mengadakan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah, pekan depan.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

3 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

3 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum pendidikan itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak dan remaja untuk memilih dan membangun komptensi menyongsong masa depan mereka.