Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelemahan Rupiah Berimbas pada Biaya Operasional, Kadin Imbau Industri Ambil Langkah Antisipatif Jangka Pendek

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Dia menyebut, Kadin terus mencermati perkembangan kondisi ekonomi global. Khususnya, terkait dengan penguatan dolar AS yang melemahkan nilai tukar rupiah. 

Dia menekankan, pelemahan mata uang rupiah menimbulkan ancaman terhadap rantai pasok atau supply chain. Ancaman ini, pada akhirnya berimbas pada peningkatan beban biaya operasional perusahaan. 

"Hal ini dapat berujung pada melonjaknya biaya operasional perusahaan, seperti bahan baku, logistik, dan transportasi. Kondisi pelemahan nilai tukar juga dapat meningkatkan beban utang khususnya dalam dolar AS, serta berpotensi dapat meningkatkan inflasi," kata Arsjad melalui keterangan tertulis pada Rabu, 19 Juni 2024.

Oleh karenanya, Kadin Indonesia mengimbau pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk tetap mewaspadai dampak kenaikan nilai tukar. Khususnya dalam menjaga inflasi, daya saing pelaku usaha, sekaligus daya beli masyarakat.

"Kehati-hatian juga perlu diterapkan oleh pihak-pihak yang sangat bergantung pada nilai tukar, seperti importir dan pemegang utang dalam nominal dolar AS," kata Arsjad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada pelaku usaha, Kadin Indonesia mengimbau agar dapat mengambil langkah antisipatif jangka pendek. Misalnya seperti melakukan kalkulasi ulang atas beban usaha. Namun, tetap mengedepankan prinsip efisiensi. 

Selain itu, dunia usaha juga diharapkan mencari bahan baku alternatif guna mengurangi ketergantungan atas bahan baku impor. Terakhir, dunia usaha diharapkan berhati-hati dalam merealisasikan keputusan berinvestasi serta mengembangkan usahanya. 

"Kadin Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ini," tuturnya.

Pilihan Editor: Pertamina Gas Jajaki Kerja Sama Bisnis LNG dengan Korea Selatan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Produsen Serat dan Benang: 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup, 150 Ribu Karyawan Kena PHK

2 menit lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Asosiasi Produsen Serat dan Benang: 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup, 150 Ribu Karyawan Kena PHK

APSyFI mencatat saat ini 21 industri tekstil di Indonesia gulung tikar. Sementara 31 pabrik terancam tutup. Ada 150 ribu karyawan kena PHK.


Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

1 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.


Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.


Ekonom Khawatir Pelemahan Rupiah Bikin Harga BBM Bersubsidi Naik: Tekan Daya Beli Masyarakat, Bahaya untuk Konsumsi Domestik

1 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Ekonom Khawatir Pelemahan Rupiah Bikin Harga BBM Bersubsidi Naik: Tekan Daya Beli Masyarakat, Bahaya untuk Konsumsi Domestik

Ekonom Celios menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS secara berkepanjangan berpotensi menyebabkan subsidi BBM membengkak.


Malam Ini Debat Capres AS: Bagaimana Kebenaran Klaim Inflasi AS Antara Trump dan Biden?

2 hari lalu

Gambar kombinasi yang menunjukkan Presiden AS Joe Biden dan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque dan Elizabeth Frantz/File Foto
Malam Ini Debat Capres AS: Bagaimana Kebenaran Klaim Inflasi AS Antara Trump dan Biden?

Dari tiga isu yang akan dibedah dalam debat capres AS Kamis, 27 Juni 2024 waktu setempat, inflansi AS mendapat sorotan khusus.


Presiden Iran yang Baru Dihadapkan pada Tantangan Ekonomi

2 hari lalu

Suasana aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait krisis ekonomi, di Teheran, Iran, 30 Desember 2017. REUTERS
Presiden Iran yang Baru Dihadapkan pada Tantangan Ekonomi

Presiden Iran yang baru nantinya harus bisa menghidupkan kembali perekonomian Iran yang menghadapi serentetan sanksi dan isolasi


Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

2 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan.


Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

2 hari lalu

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono saat melakukan konferensi pers  terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak, Jakarta, 24 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

Arsjad Rasjid menyambut baik pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran dengan Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto.


Prabowo Diminta Fokuskan APBN untuk Counter-Cycle Policy, Buntut Situasi Ekonomi Global

3 hari lalu

Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara pada Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. REUTERS/Edgar Su
Prabowo Diminta Fokuskan APBN untuk Counter-Cycle Policy, Buntut Situasi Ekonomi Global

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta memfokuskan APBN untuk counter-cycle policy. Buntut situasi ekonomi global.


Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

3 hari lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.