Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

image-gnews
Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Koalisi yang terdiri 50 organisasi disabilitas itu meminta dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.

Aktivis sekaligus koordinator koalisi tersebut, Nena Hutahaean, mengatakan organisasinya memilih langkah advokasi agar dapat menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Advokasi itu menyangkut kebijakan perlindungan sosial

“Tanpa melihat derajat disabilitas serta status sosial ekonomi. Sehingga nantinya semua penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dalam masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 13 Juni 2024.

Langkah advokasi itu digencarkan menjelang akhir periode jabatan Menteri Sri Mulyani. Koalisi mendorong pelibatan para penyandang disabilitas dalam semua tahap penyusunan beleid tersebut. Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif akan segera disahkan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan PP. Prosesnya sudah sampai tahap rapat lintas kementerian.

Menurut Nena, masalah yang dibahas dalam rancangan PP tersebut hanya dipahami oleh penyandang disabilitas. Kebutuhan para penyandang disabilitas juga berbeda satu sama lain. “Tanpa keterlibatan penyandang disabilitas, akan membuka peluang aturan ini tidak implementatif,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah pasal yang disusun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dianggap terlalu berfokus pada hal teknis. Substansi rancangan PP itu belum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Menurut Koalisi, BKF tidak merincikan pihak mana saja selain pemerintah yang harus menyediakan konsesi bagi penyandang disabilitas.

Koalisi juga mempermasalah persyaratan kartu disabilitas yang masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Belum ada jaminan kemudahan dalam proses pendaftaran kartu tersebut, khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan.

“Koalisi meminta Kementerian Keuangan membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dan mendengarkan suara penyandang disabilitas,” tutur Nena.

Pilihan Editor: Libur Panjang Idul Adha, Jalan Tol Jasa Marga Mana yang Paling Padat?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

2 hari lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

3 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

Melalui pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah berharap beban keuangan negara bisa dikurangi, sekaligus mengurangi polusi.


Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server PDNS.


Defisit APBN Diprediksi Rp609 Triliun, Ekonom Core Beberkan Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Gedung bertingkat di area pusat bisnis Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan defisit APBN 2024 akan melebar ke kisaran 2,8 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini di kisaran 2,29 persen dari produk domestik bruto. TEMPO/Tony Hartawan
Defisit APBN Diprediksi Rp609 Triliun, Ekonom Core Beberkan Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo

APBN diprediksi mengalami defisit Rp609,7 triliun hingga akhir 2024.


Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

4 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Di sisi lain, peningkatan itu berdampak pada membengkaknya belanja negara sekitar Rp 10 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.


Airlangga Sebut Pembatasan BBM Subsidi Belum Diputuskan 17 Agustus, Erick Thohir Bilang Masih Tunggu Perpres 191

4 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Airlangga Sebut Pembatasan BBM Subsidi Belum Diputuskan 17 Agustus, Erick Thohir Bilang Masih Tunggu Perpres 191

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membahas wacana mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM).