Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan sebaiknya iuran Tapera bersifat sukarela dan tidak melibatkan perusahaan.
"Kalau memang kemudian yang pengusaha itu berat, maka saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu, dan seyogianya iuran Tapera ini tidak melibatkan pengusaha. Jadi itu sebagai kesadaran dari pekerja untuk ikut Tapera," kata dia di Jakarta, Senin.
Ia menilai pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Tapera sedang melakukan simulasi skema penarikan iuran untuk tidak atau dengan melibatkan pengusaha.
"Masalahnya 3 persen itu seperti apa, sekarang kan sedang disimulasikan. Apakah nanti ini melibatkan pengusaha, pengusahanya nanti dicek dulu. Kalau pengusahanya masalah, apalagi ini nanti mengganggu cash flow-nya perusahaan, itu otomatis nggak akan. Saya yakin juga BP Tapera tidak akan berani memaksakan seperti ini," kata dia.
Yeka juga mengusulkan cakupan definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di program Tapera yang awalnya maksimal Rp8 juta ditingkatkan menjadi Rp12 juta.
"Kalaupun ingin mendapatkan jangkauan yang lebih besar, maka definisi masyarakat berpenghasilan rendahnya harus ditingkatkan. Jangan Rp8 juta lagi, agar cakupannya bisa menjadi luas, " kata dia.
Ia menjelaskan keuntungan mengikuti iuran ini yakni para anggota bisa mendapatkan insentif dana pembiayaan perumahan bagi yang belum memiliki rumah, serta masuk dalam kategori MBR.
Sedangkan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, bisa memanfaatkan insentif untuk renovasi dengan bunga yang lebih rendah atau menjadikannya tabungan saat masuk masa pensiun.
"Artinya manfaatnya jauh lebih baik dengan menjadi anggota atau peserta Tapera," katanya.
ANTARA
Pilihan Editor Judi Online Jadi Pemicu Pembakaran Polisi, OJK dan Kominfo Mati-matian Membasminya
