Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bakal menjadi salah satu syarat wajib untuk pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM). 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini akan menguji coba aturan itu di tujuh provinsi mulai 1 Juli hingga 30 September 2024. 

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan uji coba aturan baru tersebut diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta, Bali, Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

“Wilayah uji coba sebagai pertimbangan dipilih yang kepesertaan JKN-nya sudah tinggi lebih dari 95 persen. Sehingga, hampir seluruh penduduknya di wilayah itu sudah menjadi peserta JKN,” kata Heru di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Berikut ini daftar layanan masyarakat yang wajib menggunakan BPJS Kesehatan. Ada STNK hingga SKCK.

Daftar Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM tersebut tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. 

“Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional,” bunyi Pasal ayat (1) huruf 5a dalam beleid yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 8 Februari 2024 tersebut. 

1. STNK

Selain SIM, kewajiban penggunaan kartu BPJS Kesehatan juga berlaku untuk penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Hal itu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis Inpres Nomor 1 Tahun 2022 poin nomor 5 huruf a. 

2. SKCK

Sementara itu, ketentuan kepesertaan program JKN untuk pengurusan SKCK termaktub dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

“Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN,” bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Polri yang mulai berlaku pada Jumat, 13 Oktober 2023 tersebut. 

3. KUR

Tak hanya untuk pelaksanaan program di lingkungan Polri, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengatur penggunaan BPJS Kesehatan di beberapa instansi lainnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misalnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang diminta melakukan upaya agar penerima kredit usaha rakyat (KUR) menjadi peserta aktif program JKN. 

4. Perizinan Usaha

Poin nomor 3 huruf c menyebutkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat mendorong gubernur dan bupati/wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. 

Hal senada juga berlaku bagi pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan. Instruksi itu ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 poin nomor 10 huruf d. 

5. Calon Jemaah Haji dan Umrah

Kemudian, poin nomor 5 huruf b menginstruksikan Menteri Agama (Menag) untuk mensyaratkan calon jemaah haji khusus dan umrah menjadi peserta aktif program JKN. 

6. Pelayanan Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pun diminta untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar pemohon pelayanan administrasi hukum, pelayanan keimigrasian, dan pelayanan kekayaan intelektual merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan. 

7. Program Pertanian

Selanjutnya, poin nomor 15 mengatur Menteri Pertanian (Mentan) untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian (Kementan), tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementan memiliki kartu kepesertaan aktif program JKN. 

8. Program Kelautan dan Perikanan

Begitu pula dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diminta memastikan nelayan, awak kapal perikanan, petambak garam, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

9. Pendaftaran Peralihan Hak Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga diinstruksikan agar pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual-beli merupakan peserta BPJS Kesehatan.

10. Calon TKI

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diminta untuk mewajibkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) atau calon pekerja migran Indonesia (PMI) serta PMI yang bekerja di luar negeri kurang dari enam bulan menjadi peserta program JKN.

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Kemenkes Evaluasi Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sempat Dikabarkan Hilang, Ini Penyebab Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi

1 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Sempat Dikabarkan Hilang, Ini Penyebab Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi

Ketua DPRD Rembang Supadi dikabarkan ditahan otoritas Arab Saudi setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang kontak.


Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

3 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi, ini profilnya


PPIH Minta Jemaah Haji Jaga Pola Hidup Sehat sambil Tunggu Jadwal Pulang

4 hari lalu

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai melaksanakan pemulangan jemaah haji. Dok. Garuda
PPIH Minta Jemaah Haji Jaga Pola Hidup Sehat sambil Tunggu Jadwal Pulang

PPIH mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga pola hidup sehat saat menunggu jadwal kepulangannya ke Tanah Air.


10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Ketahui manfaat utama BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Di antaranya iuran terjangkau, layanan kesehatan lengkap, hingga mengcover penyakit kronis.


Menag Yaqut Klaim Pelaksanaan Haji 2024 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

5 hari lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Yaqut Klaim Pelaksanaan Haji 2024 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Menag Yaqut menyatakan penyelenggaraan haji semakin baik setiap tahunnya.


Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

5 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti 
saat peluncuran inovasi digital Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), Senin 8 Juli 2024.
Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru, Face Recognition BPJS Kesehatan (Frista), pada Senin, 8 Juli 2024.


PPIH Minta Jemaah Haji yang Baru Pulang Melapor ke Puskesmas

5 hari lalu

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mulai melayani kepulangan jemaah haji dalam musim Angkutan Haji 2024. Istimewa
PPIH Minta Jemaah Haji yang Baru Pulang Melapor ke Puskesmas

PPIH meminta jemaah haji Indonesia melapor ke puskesmas terdekat bahwa baru saja kembali Tanah Suci sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau.


Viral Meme 'Haji Thariq', Berikut Sejarah Gelar Haji di Indonesia

6 hari lalu

Ilustrasi haji atau umrah. REUTERS
Viral Meme 'Haji Thariq', Berikut Sejarah Gelar Haji di Indonesia

Gelar haji di Indonesia memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme.


Kisah Dini, Bidan di Desa Terpencil Uzuzozo NTT yang Berantas Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil

6 hari lalu

Theresia Dwiaudina, bidan di Desa Uzuzozo NTT. TEMPO/ Abul Ala Maududi Ilhamda.
Kisah Dini, Bidan di Desa Terpencil Uzuzozo NTT yang Berantas Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil

Kisah Dini, bidan di desa terpencil Uzuzozo NTT yang gigih membantu ibu-ibu hamil serta memberantas stunting.


Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Online via BRImo, Livin Mandiri hingga myBCA

10 hari lalu

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Online via BRImo, Livin Mandiri hingga myBCA

Peserta program JKN-KIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dapat membayar iuran bulanan secara daring (online).