4. DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irine Yusiana Roba mengkritisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono perihal detail data kebutuhan rumah bagi para ASN dan pekerja swasta.
“Apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, pekerja swasta, lalu berapa selama ini yang bisa dipenuhi,” kata Irine dalam rapat kerja di ruang Komisi DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan itu di Senayan, Kamis, 6 Juni 2024.
Menurut dia, PUPR adalah kementerian yang membidangi sektor perumahan termasuk Tapera. Irine menyatakan hingga kini ia tak menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan bagi pekerja swasta dan ASN.
Simak lebih jauh tentang Menteri Basuki dicecar DPR soal Tapera di sini.
5. Sri Mulyani soal Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp 800,33 Triliun: Kalau Negara Tetap Kredibel, Risiko Sangat Kecil
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan alasan nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 akan mencapai Rp 800,33 triliun.
Namun, meski utang pemerintah jatuh tempo yang cukup besar kerap menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, menurut Sri Mulyani, tetap dalam koridor aman dengan beberapa catatan. Misalnya, asalkan negara tetap kredibel, persepsi terhadap APBN baik, serta kebijakan fiskal ekonomi hingga politik tetap stabil.
"Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil. Karena market beranggapan negara ini akan tetap sama," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani soal utang jatuh tempo Rp 800 triliun di sini.
