Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertamina Minta Pemerintah Kaji Kembali Subsidi Solar

image-gnews
Nelayan menyiapkan solar untuk persiapan melaut di dermaga PPI Lempasing, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 19 Maret 2022. Nelayan setempat mengaku sejak dua minggu terakhir sulit  mendapat BBM solar bersubsidi dengan harga Rp5.150 akibat pembatasan pasokan dari PT Pertamina, sebagian nelayan saat ini mulai beralih mengunakan BBM Dexlite dengan harga lebih tinggi Rp13.250 per liter agar tetap bisa melaut. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Nelayan menyiapkan solar untuk persiapan melaut di dermaga PPI Lempasing, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 19 Maret 2022. Nelayan setempat mengaku sejak dua minggu terakhir sulit mendapat BBM solar bersubsidi dengan harga Rp5.150 akibat pembatasan pasokan dari PT Pertamina, sebagian nelayan saat ini mulai beralih mengunakan BBM Dexlite dengan harga lebih tinggi Rp13.250 per liter agar tetap bisa melaut. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga meminta pemerintah meninjau kembali alokasi subsidi jenis BBM tertentu atau JBT Solar. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan saat ini angka subsidi yang ada di dalam formula besarannya adalah Rp 1.000.

Riva mengatakan angka tersebut dinilai sudah tidak cocok dengan angka keekonomian karena kompensasi saat ini sudah mencapai Rp 5.000 per liter. “Mohon agar dapat dukungan untuk penghitungan ulang,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, 28 Mei 2024.

Subsidi menurut dia merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas harga. Kuota JBT solar dijaga berada di bawah 0,55 persen di bawah kuota 2024 sebesar 17,8 juta kilo liter. Berdasarkan asumsi hitungan kebutuhan subsidi, pada 2025 angka acuan penyaluran subsidi solar ditetapkan lebih tinggi yakni 18,6-18,7 juta kilo liter.

Dalam kesempatan tersebut, Riva juga memaparkan prognosa atau penghitungan penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah pada 2024 sekitar 500 ribu kilo liter. Pada 2025, penyaluran subsidi ditetapkan sebesar 525-527 ribu kilo liter.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara prognosa penyaluran pertalite pada 2024 sebesar 31,60 juta kilo liter. Tahun depan penyaluran pertalite sebesar 32,1-32,2 juta kilo liter.

Pilihan EditorPertamina Bersama Komisi VII DPR RI Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Diperiksa KPK

2 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Diperiksa KPK

Komisaris PT Pertamina (Persero) periode 2013-2014, A. Edy Hermantoro, diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG


Pertamina NRE dan PIS Kolaborasi Kembangkan Transportasi Berbasis Hidrogen Hijau

22 jam lalu

CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anies dan CEO PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi saat penandatanganan kerjasama di Graha Pertamina, Senin, 14 Oktober 2024. Dok. PIS
Pertamina NRE dan PIS Kolaborasi Kembangkan Transportasi Berbasis Hidrogen Hijau

Pertamina NRE dan PIS berkolaborasi untuk transportasi energi terbarukan terutama hydrogen hijau. Kerja sama ini mendukung efisiensi, transisi energi bersih, dan memperluas portofolio bisnis energi hijau Pertamina di sektor maritim.


Persatuan Gereja Indonesia Minta Kapolri Meninjau Ulang Pemecatan IPDA Rudy Soik, Polisi yang Bongkat Kasus Mafia BBM

22 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Persatuan Gereja Indonesia Minta Kapolri Meninjau Ulang Pemecatan IPDA Rudy Soik, Polisi yang Bongkat Kasus Mafia BBM

Propam Polri menyatakan, pemecatan IPDA Rudy Soik adalah wewenang Polda NTT.


Pertamina Patra Niaga Sidak Penggunaan LPG 3 Kg, Sasar Pelaku Bisnis Laundry dan Restoran di Karanganyar

1 hari lalu

Tim gabungan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional JBT dan sejumlah instansi terkait melakukan sidak dengan sasaran bisnis laundry dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024. Foto: Istimewa
Pertamina Patra Niaga Sidak Penggunaan LPG 3 Kg, Sasar Pelaku Bisnis Laundry dan Restoran di Karanganyar

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sasaran usaha binatu (laundry) dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024.


Dipecat sebagai Polisi Setelah Ungkap Mafia BBM, Ipda Rudy Soik Akan Ajukan Banding dan PK

3 hari lalu

Brigadir Rudi Soik (tengah) saat memasuki Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Sebelumnya ia ditahan di Markas Kepolisian Daerah NTT. TEMPO/Jhon Seo
Dipecat sebagai Polisi Setelah Ungkap Mafia BBM, Ipda Rudy Soik Akan Ajukan Banding dan PK

Ipda Rudy Soik akan melawan pemecatan dirinya sebagai polisi. Menurit dia putusan PTDH dalam sidang kode etik adalah putusan yang menjijikkan.


Ipda Rudy Soik Dipecat Setelah Pasang Garis Polisi di TKP Mafia BBM Kupang

3 hari lalu

Brigadir Rudi Soik (tengah) saat memasuki Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Sebelumnya ia ditahan di Markas Kepolisian Daerah NTT. TEMPO/Jhon Seo
Ipda Rudy Soik Dipecat Setelah Pasang Garis Polisi di TKP Mafia BBM Kupang

Ipda Rudy Soik bertugas atas dasar Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan Kapolresta Kupang.


Ipda Rudy Soik Dipecat Polda NTT karena Ungkap Kasus Mafia BBM

3 hari lalu

Brigadir Rudi Soik (tengah) saat memasuki Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Sebelumnya ia ditahan di Markas Kepolisian Daerah NTT. TEMPO/Jhon Seo
Ipda Rudy Soik Dipecat Polda NTT karena Ungkap Kasus Mafia BBM

Ipda Rudy Soik resmi dipecat dengan tidak hormat (PTDH) Polda NTT karena dinilai telah melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.


Aliansi Warga NKRI Desak Reformasi Polri, Kasus Pemecatan Ipda Rudy Soik jadi Sorotan

3 hari lalu

Brigadir Rudy Soik. TEMPO/Jhon Seo
Aliansi Warga NKRI Desak Reformasi Polri, Kasus Pemecatan Ipda Rudy Soik jadi Sorotan

Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik menjadi titik api baru yang menyorot dugaan korupsi dan penyelewengan kewenangan dalam tubuh Polri.


Kronologi Pemecatan Ipda Rudy Soik, Polisi yang Ungkap Mafia BBM di NTT

3 hari lalu

Anggota Satuan Tugas Perdagangan Manusia, Brigadir Rudi Soik, diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Polisi yang melaporkan atasannya karena dianggap menghentikan penyelidikan kasus trafficking TKI ini dituduh melakukan penganiayaan terhadap calo TKI. TEMPO/Jhon Seo
Kronologi Pemecatan Ipda Rudy Soik, Polisi yang Ungkap Mafia BBM di NTT

Ipda Rudy Soik dinilai melanggar kode etik karena memasang garis polisi tidak sesuai prosedur saat ungkap mafia BBM di NTT.


Pemecatan Polisi yang Ungkap Mafia BBM Ipda Rudi Soik Disebut sebagai Pembangkangan Polda NTT

3 hari lalu

Brigadir Rudi Soik (tengah) saat memasuki Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Sebelumnya ia ditahan di Markas Kepolisian Daerah NTT. TEMPO/Jhon Seo
Pemecatan Polisi yang Ungkap Mafia BBM Ipda Rudi Soik Disebut sebagai Pembangkangan Polda NTT

Pemecatan Ipda Rudi Soik bertentangan dengan perintah Kapolri soal pemberian sanksi tegas kepada pihak manapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.