TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia darurat kasus judi online. Indikasinya bisa dilihat dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Berdasarkan data tahun 2023, transaksi judi online mencapai Rp 327 triliun. "Sedangkan di kuartal pertama tahun 2024 ini angkanya sudah menyentuh Rp 100 triliun," kata Budi saat konferensi pers lewat Zoom, Jumat, 24 Mei 2024.
Besaran angka tersebut, kata Budi, mengisyaratkan bahwa judi online ini masih eksis di masyarakat. Walaupun dalam berbagai analisa, Kominfo melihat ada hal lain di luar dari transaksi judi online itu. "Termasuk juga indikasi pencucian uang," kata Budi.
Selain itu Budi menjelaskan transaksi judi online bisa menggunakan e-wallet. Ciri-cirinya, bisa dilihat saat pengepul mengumpulkan dana lewat sana, sebab sistem e-wallet hanya satu arah.
"Sehingga rekening pengepul itulah yang bisa kami tengarai sebagai e-wallet dari judi online," kata dia.
Kominfo mencatat sejak periode 17 Juli 2023 - 22 Mei 2024 Kominfo berhasil memutus akses judi online 1.918.520 konten judi online. Lalu, mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terafilisiasi dengan judi online, kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober - 22 Mei 2024.
Mengajukan pemblokiran sebanyak 5.364 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sejak 17 Desember 2023 - 22 Mei 2024. Melakukan take down sebanyak 18.877 sisipan halaman judi pada situs pendidikan, dan 22.714 sisipan halaman judi pada situs pemerintahan sejak 2023 - 22 Mei 2024.
Selain itu, Kominfo dengan tegas mengumumkan, akan memberi denda kepada selurruh platform digital senilai Rp 500 juta per konten yang tidak kooperatif dalam memberantas judi online.
Pilihan Editor: Pemblokiran Situs Judi Online Dikritik Tak Efektif, Kominfo: Idealnya Dihapus 100 Persen, Kami Terus Minimalisir
