Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FITRA Dorong Pemerintah Selesaikan Persoalan Air Bersih di Kawasan Pesisir

image-gnews
Anak membawa jerigen berisi air saat pendistribusian air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan PAM Jaya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Jumat, 29 September 2023. Pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya menangani krisis air bersih akibat adanya kebocoran  pada salah satu pipa instalasi sehingga air konsumsi tercemar oleh air laut yang terjadi sejak 8 September lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anak membawa jerigen berisi air saat pendistribusian air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan PAM Jaya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Jumat, 29 September 2023. Pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya menangani krisis air bersih akibat adanya kebocoran pada salah satu pipa instalasi sehingga air konsumsi tercemar oleh air laut yang terjadi sejak 8 September lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan minimnya akses air bersih di pesisir membebani hidup para nelayan. Sayangnya selama ini kebijakan pemerintah kurang menyentuh kelompok masyarakat di daerah pesisir. Bahkan kredibilitas anggaran untuk sektor air minum dan sanitasi terutama di daerah masih rendah. 

“Fenomena itu memiliki relevansi dengan tata kelola anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan miskin dan karakteristik wilayah pesisir,” kata Ervyn kepada Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Kurangnya perhatian pemerintah menyebabkan masyarakat pesisir berusaha mandiri memenuhi kebutuhan air bersih mereka dengan kondisi sekedarnya. Salah satu contohnya di Medan. Nelayan di sana, kata Ervyn memenuhi kebutuhan airnya dari sumur bor swadaya. Bahkan banyak yang terpaksa membeli dari pengusaha yang punya sumur bor. “Mereka harus bayar per jam,” ucapnya.

Di kabupaten lain, nelayan harus membeli air melalui program dengan biaya sampai Rp 400 ribu per bulan. Harga tersebut jauh lebih mahal dari membeli air perusahaan daerah air minum atau PDAM. “Seandainya air PDAM bisa masuk, maka tagihan maksimalnya bisa sekitar Rp 40 ribu per bulan,” ujarnya.

Belum lagi, ada 50 persen masyarakat yang tidak memiliki toilet. Air limbah langsung dibuang ke sungai, laut, tempat terbuka, dan sebagainya. 

Kondisi tersebut menyebabkan persoalan ekonomi sekaligus kesehatan bagi masyarakat nelayan di pesisir. “Mereka sangat rentan terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit yang ditularkan melalui air ,” ucapnya. 

Ervyn berharap, penyediaan air bersih untuk warga tidak sekedar dimaknai sebagai standar pelayanan minimal semata. “Melainkan dianggap sebagai bencana. Dan bukan hanya menjadi perhatian pemerintah saat musim kemarau atau kemarau panjang saja,” ujarnya.

Seknas FITRA juga telah melakukan kajian tentang kebijakan dan anggaran air minum dan sanitasi di wilayah pesisir, khususnya di 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Timur), Bangkalan (Jawa Timur), Tangerang (Banten), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Medan (Sumut).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan penelitian itu, mereka menemukan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan belum sensitif gender, alokasi anggarannya pun tidak mencukupi, bahkan tidak tepat sasaran. 

Sebagai negara kepulauan, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Perubahan iklim berdampak langsung pada masyarakat di kawasan pesisir tersebut. Namun, pembangunan air bersih dan sanitasi di Indonesia lebih berorientasi pemukiman perkotaan daripada wilayah pesisir.

Saat ini lebih dari 8 juta perempuan dari 17,74 juta penduduk miskin yang berdomisili di kawasan pesisir Indonesia rentan menderita gangguan kesehatan karena buruknya layanan air minum dan infrastruktur sanitasi di permukiman mereka. Resiko diperparah oleh dampak perubahan iklim yang mereka alami.

Saat ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam pemenuhan akses air bersih masyarakat pesisir. Apa lagi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan the World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlokasi di Nusa Dua Bali pada 18-25 Mei 2024. WWF tahun ini mengusung tema “Water for Shared Prosperity” (Air untuk Kemakmuran Bersama).

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan tentang pentingnya kerja sama antar negara untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan terintegrasi, dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Jokowi menekankan beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan, diantaranya: upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Produk Asli Indonesia, Le Minerale Tidak Afiliasi Israel

7 jam lalu

Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat – 992, adalah kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut, yang akan segera diberangkatkan dan melakukan misi kemanusiaan di perairan Gaza, Palestina.
Produk Asli Indonesia, Le Minerale Tidak Afiliasi Israel

Aksi boikot terhadap sejumlah produk yang terafiliasi Israel ternyata efektif. produk-produk perusahaan multinasional yang terafiliasi israel mulai merasakan dampaknya, termasuk di Indonesia.


Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

22 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

Jokowi menonton langsung pertandingan pembuka turnamen Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung vs PSM Makassar pada Jumat, 19 Juli 2024.


Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

22 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena mengoleksi mainan di ruang kerja Wali Kota Solo. Dibandingkan dengan Bung Hatta yang koleksi buku.


CekFakta #269 Di Balik Sikap Tidak Percaya Orang Indonesia Terhadap Perubahan Iklim

1 hari lalu

CekFakta #269 Di Balik Sikap Tidak Percaya Orang Indonesia Terhadap Perubahan Iklim

masih banyak orang yang belum sadar urgensi perubahan iklim


Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

1 hari lalu

Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, 17 Juli 2024. (Dok. presidenri.go.id)
Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

Emaar Properties tidak kunjung berinvestasi di IKN usai kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab (UAE). Investor asing ragu?


Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

1 hari lalu

Sejumlah pekerja bertugas di instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Sabira, 21 Juni 2021. Untuk mengatasi permasalahan air bersih, sejak 2019 pemerintah membangun sistem Backrish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk penyediaan air bersih layak minum bagi masyarakat Sabira. Yang terbaru, sejak Maret 2021 pemerintah juga telah mengoperasikan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menjaga kualitas air permukaan dan air tanah di Sabira. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

Pemerintah menargetkan menyediakan kebutuhan air minum di Indonesia dengan capaian 100 persen untuk Indonesia Emas 2045.


Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

1 hari lalu

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.  Sudaryono akan menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah berada menjabat posisi itu sejak akhir 2020. TEMPO/Subekti.
Wamentan Sudaryono Ceritakan Masa Lalu sebagai Anak Petani: Pupuk Tak Ada Seperti Hidup dan Mati

Sudaryono menceritakan masa lalunya seabgai anak petani yang pernah merasakan kesulitan pupuk.


Mitigasi Perubahan Iklim Global, BMKG Resmikan Tower Pemantau Gas Rumah Kaca di Jambi

1 hari lalu

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memeriksa alat Actinograph untuk mengukur intensitas radiasi matahari di Taman Alat Cuaca BMKG Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023. Tempo/Tony Hartawan
Mitigasi Perubahan Iklim Global, BMKG Resmikan Tower Pemantau Gas Rumah Kaca di Jambi

BMKG membantu upaya menekan emisi gas rumah kaca guna menahan laju perubahan iklim global. Salah satunya dengan pembangunan tower GRK di Jambi.


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

1 hari lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

Kemenkeu telah menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk merampungkan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM per awal Juli 2024.