Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman RI Minta Status PSN Rempang Eco-city Dievaluasi karena Mayoritas Warga Menolak

image-gnews
Pimpinan Ombudsman RI Johanes Widjiantoro saat memberikan keterangan pers tentang proyek Rempang Eco-city di kantor Ombudsman perwakilan Kepri, Rabu (22/5/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pimpinan Ombudsman RI Johanes Widjiantoro saat memberikan keterangan pers tentang proyek Rempang Eco-city di kantor Ombudsman perwakilan Kepri, Rabu (22/5/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI kembali turun ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat langsung kondisi terkini masyarakat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Hasilnya mayoritas masyarakat ditemukan masih menolak keras untuk di relokasi. Karena itu Ombudsman RI meminta status Rempang Eco-city sebagai proyek strategis nasional (PSN) dievaluasi.

"Berdasarkan hasil kunjungan kami di Pulau Rempang kemarin, seluruh masyarakat yang terdampak relokasi tahap pertama masih secara tegas menolak masuk investasi PSN Rempang Eco-city," kata Pimpinan Ombudsman RI Johannes Widijantoro di Batam, Rabu, 22 Mei 2024.

Setelah bertemu dengan masyarakat Rempang, Johanes juga bertemu langsung dengan Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-city, Sudirman saat. Dari hasil pertemuan tersebut ia mendapati bahwa saat ini sebanyak 94 Kartu Keluarga (KK) dari total 855 KK di Pulau Rempang telah setuju untuk direlokasi. 

Menurut Johannes, data itu tidak sesuai dengan pernyataan resmi BP Batam pada September 2023 lalu dimana saat itu disampaikan 300 KK telah mendaftar untuk relokasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, meskipun sudah bertemu dengan Ketua Tim terpadu di BP Batam, Ombudsman RI tidak kunjung diberikan data valid warga yang setuju relokasi. "Itu dia masalahnya sampai hari ini kami pun tidak diberikan (BP Batam) data detail warga mana yang mau direlokasi, itu satu hal yang kami sudah lama minta, kami akan dalami terkait validasi data tersebut," katanya. 

Kecilnya angka warga yang bersedia direlokasi seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, kata Johanes, terkait masa depan PSN Rempang Eco-city. Ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi penetapan Pulau Rempang menjadi lokasi PSN Rempang Eco-city.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

8 jam lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

Sejumlah masalah masih ditemui pada PPDB 2024. KPAI menyebut, ada siswa kurang mampu tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi lantaran tak masuk DTKS.


Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

1 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

Ombudsman Sumbar juga menemukan satuan pendidikan yang menjual seragam sekolah.


Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

1 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

Walhi menyesalkan putusan permohonan informasi publik terhadap dokumen HGB PT ITCI Kartika Utama yang berpotensi menggusur warga Desa Telemow.


Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

2 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

Ombudsman NTT menerima 8 aduan dari orang tua murid mengenai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024.


Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

3 hari lalu

(Ki-ka) Kasatgas Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Leksono, Perencanaan Ahli Muda pada Sub  Koordinator dan Monev Pembangunan Daerah Kemendagri  Benjamin Sibarani, Inspektur JenderalKemendikbud Ristek Chatarina Maulina Girsang dan anggotanya, serta Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia Diah Suryaningrum di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan 7 SMA di Palembang yang terindikasi melakukan kecurangan PPDB di jalur prestasi.


Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

3 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

Rapat koordinasi soal PPDB itu dilakukan secara tertutup dan dihadiri 120 orang.


BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

4 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. TEMPO/Subekti.
BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Riset Nasional (BRIN) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bekerja sama.


Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

5 hari lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

Kemendikbud meminta pemerintah daerah mengawasi PPDB 2024 dengan maksimal.


Konflik PSN Rempang: Masyarakat Terus Menolak, BP Batam Update Jumlah Penerima Relokasi

6 hari lalu

Warga Rempang-Galang terus menyuarakan penolakan relokasi pada Minggu malam, 16 Juni 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Konflik PSN Rempang: Masyarakat Terus Menolak, BP Batam Update Jumlah Penerima Relokasi

Suara penolakan relokasi oleh masyarakat Rempang disampaikan dalam acara malam takbiran Idul Adha 2024


Dugaan Kecurangan PPDB di Sumsel versi Ombudsman: Dari Kronologi hingga Tindakan

6 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Dugaan Kecurangan PPDB di Sumsel versi Ombudsman: Dari Kronologi hingga Tindakan

Ombudsman Sumsel menerima puluhan laporan dugaan kecurangan di jalur prestasi PPDB Sumsel. Apa tindakan Ombudsman selanjutnya?