Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman RI Minta Status PSN Rempang Eco-city Dievaluasi karena Mayoritas Warga Menolak

image-gnews
Pimpinan Ombudsman RI Johanes Widjiantoro saat memberikan keterangan pers tentang proyek Rempang Eco-city di kantor Ombudsman perwakilan Kepri, Rabu (22/5/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pimpinan Ombudsman RI Johanes Widjiantoro saat memberikan keterangan pers tentang proyek Rempang Eco-city di kantor Ombudsman perwakilan Kepri, Rabu (22/5/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI kembali turun ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat langsung kondisi terkini masyarakat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Hasilnya mayoritas masyarakat ditemukan masih menolak keras untuk di relokasi. Karena itu Ombudsman RI meminta status Rempang Eco-city sebagai proyek strategis nasional (PSN) dievaluasi.

"Berdasarkan hasil kunjungan kami di Pulau Rempang kemarin, seluruh masyarakat yang terdampak relokasi tahap pertama masih secara tegas menolak masuk investasi PSN Rempang Eco-city," kata Pimpinan Ombudsman RI Johannes Widijantoro di Batam, Rabu, 22 Mei 2024.

Setelah bertemu dengan masyarakat Rempang, Johanes juga bertemu langsung dengan Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-city, Sudirman saat. Dari hasil pertemuan tersebut ia mendapati bahwa saat ini sebanyak 94 Kartu Keluarga (KK) dari total 855 KK di Pulau Rempang telah setuju untuk direlokasi. 

Menurut Johannes, data itu tidak sesuai dengan pernyataan resmi BP Batam pada September 2023 lalu dimana saat itu disampaikan 300 KK telah mendaftar untuk relokasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, meskipun sudah bertemu dengan Ketua Tim terpadu di BP Batam, Ombudsman RI tidak kunjung diberikan data valid warga yang setuju relokasi. "Itu dia masalahnya sampai hari ini kami pun tidak diberikan (BP Batam) data detail warga mana yang mau direlokasi, itu satu hal yang kami sudah lama minta, kami akan dalami terkait validasi data tersebut," katanya. 

Kecilnya angka warga yang bersedia direlokasi seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, kata Johanes, terkait masa depan PSN Rempang Eco-city. Ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi penetapan Pulau Rempang menjadi lokasi PSN Rempang Eco-city.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

5 jam lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

22 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Harga Sayur, Buah dan Daging Tak Masuk Akal, Warga di Utara Gaza Hanya Makan Roti

1 hari lalu

Anak Palestina menderita kekurangan gizi menerima perawatan di pusat kesehatan al-Awda, di tengah kelaparan yang meluas saat konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 1 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Harga Sayur, Buah dan Daging Tak Masuk Akal, Warga di Utara Gaza Hanya Makan Roti

Warga yang berlindung di utara Gaza hanya makan roti campur telur demi bertahan hidup karena harga sayur-mayur yang tak terjangkau.


India Pulangkan Jasad 45 Warganya yang Tewas dalam Kebakaran di Kuwait

1 hari lalu

Ayah dari Cibin Thevarottu Abraham, salah satu korban kebakaran yang terjadi di gedung perumahan pekerja asing di Kuwait, menangis di samping peti mati berisi jenazah putranya di Bandara Internasional Cochin, di Kochi, di negara bagian India selatan. Kerala, 14 Juni 2024. Reuters/Sivaram V
India Pulangkan Jasad 45 Warganya yang Tewas dalam Kebakaran di Kuwait

Lima puluh orang tewas dalam kebakaran di Kuwait, 45 di antaranya adalah warga India.


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

1 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.


Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

3 hari lalu

Warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, saat konflik antara Israel dan Hamas di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 26 Oktober 2023. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan 50 sandera yang ditangkap dalam penggerebekan militan Hamas pada 7 Oktober lalu, kata surat kabar Kommersant Rusia. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

Komisioner HAM Rusia menyerukan kepada para pejabat badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna membebaskan warga Rusia yang masih disandera Hamas.


Amerika Serikat akan Beri Bantuan Kemanusiaan Tambahan untuk Warga Gaza

3 hari lalu

Anggota militer Amerika Serikat bersiap menjatuhkan bantuan kemanusiaan di Gaza, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 2 Maret 2024. U.S. Air Force/Handout via REUTERS
Amerika Serikat akan Beri Bantuan Kemanusiaan Tambahan untuk Warga Gaza

Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan kemanusiaan $404 juta untuk menyelamatkan nyawa warga sipil di Gaza, Tepi Barat, dan sekitarnya


Persiapan KEK Tanjung Sauh, Masih Mengupayakan Relokasi Warga

4 hari lalu

KEK Tanjung Sauh. Dok Dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus
Persiapan KEK Tanjung Sauh, Masih Mengupayakan Relokasi Warga

Tanjung Sauh dijadikan KEK karena melihat pangsa pasar untuk dijadikan pelabuhan kontainer


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

5 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja