TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga internet mengkritik syarat rekrutmen program Management Trainee PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) yang dinilai terlalu tinggi. KAI membuka program Management Trainee untuk lulusan S1 dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5 dari kampus yang terakreditasi A atau Unggul skor uji kompetensi berbahasa Inggris atau TOEFL sebesar 500.
Menanggapi kritikan tersebut, Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, bahwa syarat tinggi itu memang sengaja dipatok untuk menyaring tenaga ahli profesional di tiap bidang perkeretaapian. Sebab, menurut dia, di struktur organisasi perusahaan KAI masih kekurangan sumber daya manusia dengan level tenaga ahli.
"Kita masih sangat kurang sekali tenaga ahli profesional di bidang operator kereta api," katanya kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024.
Dengan syarat tinggi untuk kandidat Management Trainee, ia berharap ada percepatan pengembangan sumber daya manusia di tubuh KAI. Agus juga mengatakan, bahwa alasan tingginya syarat menjadi Management Trainee KAI karena skema bisnis operator yang saat ini sudah bervariasi. Karena itu, ia menilai KAI membutuhkan tenaga-tenaga ahli baru yang profesional di bidang perkeretaapian.
"Dulu kita pikir operator itu hanya masalah operation dan maintenance. Sekarang perkembangan luar biasa, ada environment, kita enggak punya yang betul-betul bisa," ucapnya.
Terkait batasan nilai IPK 3,5, Agus mengungkapkan bahwa dari catatan dua tahun ke belakang, setidaknya ada 40 persen pelamar dengan IPK mencapai 3,5. Karena itu, ia menilai syarat IPK itu tidak terlalu sulit.
"Artinya shifting ke rekrutmen khusus yang nantinya kita siapkan di Management Trainee ini, saya pikir masih proper," ujarnya.
Kritikan terhadap proses rekrutmen program Management Trainee ini ramai diperbincangkan di media sosial X. Salah satunya datang dari pemilik akun @Ragilxxx. Dalam cuitannya, pemilik akun @Ragilxxx mengatakan bahwa di Indonesia lebih sulit mengikuti syarat rekrutmen pegawai KAI, ketimbang menjadi pemimpin negara.
Sebelumnya pada masa Pilpres 2024 lalu, ramai di media sosial yang menyebut kalau calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka lulus S1 dengan nilai lower second class honours division dari University of Bradford, Singapura. Nilai itu dianggap setara dengan IPK 2,3 di Indonesia.
Gibran sempat bertanya siapa yang menyebut IPK dirinya 2,3 itu. Gibran juga mempertanyakan apakah ijazahnya dilihat orang lain. Namun, Gibran tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku menerima segala masukan yang ada, termasuk dari warganet.
"Masa sih? Ya ndak apa-apa lah. Terima kasih masukan-masukannya," kata putra pertama Presiden Joko Widodo itu.
Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memutuskan sengketa Pilpres 2024. Dengan putusan tersebut, Gibran resmi menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada periode pemerintahan 2024-2029.
Pilihan Editor: Selama Masa Angkutan Lebaran 2024, Ada 208.798 Pelanggan Gunakan Kereta Api di KAI Daop 9 Jember
