TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih membahas perpanjangan kontrak PT Freeport beserta regulasinya.
"Lagi dibahas. Lagi dibahas PP-nya," kata Bahlil di Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
Bahlil juga menyebut bahwa penambahan saham Freeport berlaku setelah melewati tahun 2041. Kepemilikan saham Freeport nantinya akan naik sebesar 10 persen dari 51 persen menjadi 61 persen.
"Kalau untuk penambahannya, itu kan nanti pasca 2041 ya. Kami lagi cek sekarang. Tapi penambahan ada 10 persen," ujarnya.
Kemudian, Bahlil juga menyatakan penyesuaian dan revisi terhadap PP yang berkaitan dengan penambahan saham dan perpanjangan kontrak Freeport turut akan dibahas pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Jokowi juga menyebut sekitar 70 persen pendapatan perusahaan tambang itu masuk ke Indonesia.
Jokowi menyampaikan ini dalam pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. Presiden mencontohkan ini sebagai contoh konkret hilirisasi di bidang industri mineral.
"Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi," kata Jokowi dalam sambutannya.
Saham Indonesia di Freeport saat ini sebesar 51 persen. Pemerintah ingin menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Ini dimungkinkan jika pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.
Penambahan saham ini dibarengi dengan perpanjangan izin tambang Freeport di Indonesia yang berakhir pada 2041. Artinya, jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061.
Para petinggi Freeport telah menemui Jokowi di Istana pada Kamis, 28 Maret 2024. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta.
Ditemui usai pertemuan itu, para petinggi Freeport enggan membahas soal negosiasi terbaru Freeport bersama Indonesia. Tony bilang itu sudah dibahas di Washington DC pada November 2023.
DANIEL A. FAJRI
