Wamenkominfo Soroti Tiga Tantangan Ekosistem Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan ada tiga isu ekosistem ekonomi digital di tengah kehadiran ekonomi digital yang menciptakan berbagai peluang pekerjaan baru. Nezar berujar, ekonomi digital menawarkan kemudahan dan kesempatan bagi seluruh kelompok sosial masyarakat, termasuk kelompok rentan. Mereka dapat mengakses manfaat ekonomi, inklusi keuangan, pendidikan, dan kesehatan dari platform berbasis ekonomi digital. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. 

Pertama, human capital development yang meliputi keterbatasan digitally-skilled workers, job displacement, inklusi digital bagi kelompok rentan, dan bias algoritma terhadap kelompok rentan. Kedua, persaingan usaha meliputi gap pemodalan yang besar, ketimpangan akses atas data, ketergantungan terhadap teknologi tertentu, dan posisi dominan perusahaan teknologi asing.

"Apalagi terkait isu fair level playing field yang muncul akibat penetrasi penyediaan layanan teknologi oleh platform dari luar Indonesia," ucap Nezar dalam "Digital Economy Dialogue: Social Impact & Adoption in the Digital Economy" di Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Maret 2024.

Ketiga, perlindungan data pribadi yang meliputi kebocoran data, pemanfaatan algoritma, pengumpulan data secara masif, arus data lintas batas, dan fenomena dark pattern.

"Dark pattern adalah tampilan user interface yang secara sengaja didesain untuk menyembunyikan, mengelabui, menipu, bahkan memeras pengguna, demi keuntungan satu kelompok," jelasnya.

Menurut Nezar, kehadiran ekonomi digital berpeluang menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan di 2025. Hasil kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional memperkirakan, ekonomi digital menyumbang hingga 4,66 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan itu didorong dari berbagai sektor industri, terutama e-commerce, transportasi dan makanan, perjalanan online, serta media online. 

Pilihan Editor: Suami Sandra Dewi Terjerat Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Rp 271 Triliun