TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai pendapat pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengenai dugaan bahwa masuknya Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi proyek strategis nasional atau PSN.
Berita lain yang banyak menarik perhatian pembaca adalah mengenai penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai dana bantuan sosial atau Bansos yang sempat diduga dipolitisir untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden.
Lalu berita mengenai cerita mantan pengelola SPBU yang mengisahkan bagaimana cara dia memanipulasi volume bahan bakar minyak (BBM) yang diisikan ke kendaraan pembeli.
Kemudian berita mengenai persiapan tempat tinggal bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang akan segera dipindah ke Ibu Kota Nusantara (PSN) pada Juni tahun ini.
Berikutnya adalah berita tentang diskon tarif tol Trans Sumatera yang akan diberikan saat musim mudik Lebaran tahun ini.
Berikut rangkuman lima berita terkini di Tempo.co:
- PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa tidak salah jika masuknya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam PSN dituding menjadi proyek balas budi atau proyek titipan.
Dia mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat. Pasalnya, pengembangan kedua proyek ini telah dipegang oleh swasta. Lantas, apa urgensinya sehingga pemerintah kini perlu turun tangan.
"Gak ada alasan kebijakan publik yang mendesak, sehingga pemerintah hadir di situ," kata Trubus ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 27 Maret 2024.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim pengembangan PSN tersebut akan bersumber dari non-APBN atau investor swasta. Namun menurut Trubus, hal ini akan sulit terealisasi. Mengingat angka yang dibutuhkan cukup besar, sekitar Rp 65 triliun untuk PIK 2 dan Rp 18,54 triliun untuk investasi BSD.
"Saya rasa akan berat, tidak akan sampai Rp 65 triliun. Perusahaan kan maunya KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), gak akan tembus itu," ujarnya.
Dia menyebut, pemerintah juga mesti dapat keuntungan di dalamnya. Trubus mempertanyakan, keuntungan apa yang didapatkan oleh pemerintah setelah memasukkan PIK 2 dan BSD ke dalam daftar PSN.
"Sehingga kalau misalnya publik ada tuduhan-tuduhan, termasuk mengenai proyek titipan segala, ya saya rasional itu. Pemerintah sendiri kelihatan sangat politis," tuturnya.
Trubus juga menduga bahwa proyek ini merupakan balas budi atas upaya pemenangan salah satu Paslon dalam Pilpres 2024. "Para konglomerat atau investor itu juga sebagai balas budi dari pemenangan Pilpres. Ini kan juga menjadi semacam tuduhan."
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Penjelasan Sri Mulyani terkait Dugaan Politisasi Bansos untuk Kemenangan Prabowo…
