TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui 14 PSN baru, termasuk pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dan Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Banten.
Jokowi menyatakan, 14 Proyek Strategis Nasional baru itu semuanya didanai swasta dan tidak menyerap uang APBN. "Ini sudah disetuji presiden," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Presiden, 18 Maret 2024.
Kawasan terpadu BSD diperkirakan akan menyerap investasi hingga Rp 18,54 triliun, di antaranya untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pendidikan, biomedis dan digital di areal seluas 59,6 hektare.
Pengembangan kawasan Terpadu di BSD tidak dilakukan pada keseluruhan kawasan BSD, melainkan hanya di areal 59,6 hektare saja. Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada bidang pendidikan, biomedis dan digital.
Sedangkan Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Banten ditaksir menelan biaya investasi Rp 65 triliun dengan area pengembangan sekitar 1.756 hektare. Kawasan ini direncanakan dengan nama "Tropical Coastland" yang dihadirkan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik wisatawan.
PSN pernah dikritik Anies Baswedan sebagai proyek titipan. "Ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat," kata Anies di acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Masyumi yang ditayangkan kanal YouTube MASYUMITV pada Sabtu, 30 September 2023.
Anies mengatakan PSN harus berdasarkan rujukan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Menengah.
PSN, menurut Anies, adalah proyek yang baik secara substansi. Namun katanya, PSN harus disusun secara transparan dengan melibatkan publik.
Presiden Jokowi merespons kritik tersebut. "Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa," kata Jokowi usai menghadiri acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka Jakarta, Ahad malam, 1 Oktober 2023.
PSN merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Skala dari proyek ini disebut bersifat strategis dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan di daerah.
Proyek dengan status PSN akan memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan.
Apa sebenarnya PSN itu? Program andalan Presiden Jokowi itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Adapun proyek yang masuk dalam PSN antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, sarana dan prasarana kereta api, revitalisasi dan pembangunan bandara, program satu juta rumah, kilang minyak, proyek bendungan, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, smelter, serta proyek pertanian dan kelautan.
Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk PSI yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum. Inpres ini ditujukan kepada pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Diatur pula tindakan yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah dan hambatan di antaranya dengan mengambil diskresi untuk mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak, menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan PSN.
ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
