Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi pencegahan stunting/ Indofood
Ilustrasi pencegahan stunting/ Indofood
Iklan

TEMPO.CO, Medan -Tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 370 miliar untuk penanganan stunting. Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikannya pasca mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta.

Pada 2023, realisasi dana penurunan stunting di Sumut terdiri dari DAK fisik sebesar Rp 39 miliar, DAK nonfisik sebesar Rp 184 miliar dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp92 miliar. Program yang dijalankan meliputi penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas  sektor. Intervensi gizi spesifik dengan pendistribusian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri, menambah daya tahan tubuh ibu hamil dan balita.

“Pemerintah Provinsi Sumut mengikuti arahan Wapres. Kita juga komitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” kata Hassanudin, Rabu, 20 Maret 2024.

Telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten dan kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini mencapai 98 persen. Dibentuk tim audit kasus stunting serta melakukan rembuk stunting di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada di angka 21,1 persen. 

“Tahun 2023, target penurunan stunting di angka 18,55 persen, tahun ini menjadi 14,92 persen. Optimis dapat kami capai, tentunya dengan dukungan serta sinergi semua pihak,” ucap Hassanudin.

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia pada 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1 persen dari 21,6 menjadi 21,5 persen. 

“Ini harus menjadi perhatian. Arti angka ini, tidak seusai target penurunan,” katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar berharap wilayahnya mendapat hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) penurunan angka prevalensi stunting di bawah satu digit. Saat membuka Rembuk Stunting Kabupaten Deliserdang 2024 di aula kantornya, ia mengapresiasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah berupaya pada tahun lalu. 

Sesuai strategi nasional penanggulangan stunting, ditetapkan lima pilar pencegahan stunting yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, provinsi dan daerah, ketahanan pangan dan gizi, pemantauan dan evaluasi. Ali mengajak seluruh perangkat daerah, swasta, BUMN dan NGO berperan aktif menjadi BAAS. 

"Kalau semua berperan dan terlibat, ada 418 anak stunting di Deliserdang terselamatkan. Saya yakin angka prevalensi stunting kita tahun ini di bawah 10 persen," kata Ali.

Dirinya optimis dengan komitmen dan kerja sama semua sektor, serta optimalisasi anggaran yang ada, target bisa dicapai. Tercapainya target akan menciptakan generasi emas sebagai cikal bakal pemimpin masa depan.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

20 jam lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.


Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

2 hari lalu

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial (KY) membacakan putusan terhadap Hakim A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/HO-Komisi Yudisial RI
Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

Komisi Yudisial memberhentikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kisaran, Asahan, Sumatera Utara karena terbukti selingkuh


Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

3 hari lalu

Lokasi eksekusi hukuman mati di Desa Siallagan, Pindaraya, Kabupaten Samosir, Senin, 29 April 2024. Tempat ini merupakan bagian dari Situs Batu Kursi Raja Siallagan yang menunjukkan keberadaan pengadilan dalam memutuskan berbagai perkara. Sistem peradilan pidana khas Batak, termasuk pidana hukuman mati, lahir di tempat ini. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

Dia menyebut kedatangan misionaris menjadi peralihan di mana hukum pidana modern menggantikan hukum pidana Batak.


Cegah Stunting dengan Jaga Nutrisi dan Rutin Periksa Kandungan

5 hari lalu

Ilustrasi stunting. freepik.com
Cegah Stunting dengan Jaga Nutrisi dan Rutin Periksa Kandungan

Ibu hamil untuk menjaga nutrisi dan rutin memeriksakan kandungan untuk cegah stunting. Berikut saran yang perlu dilakukan.


Perjalanan Politik Nikson Nababan Menuju Gubernur Sumatera Utara

6 hari lalu

Perjalanan Politik Nikson Nababan Menuju Gubernur Sumatera Utara

April yang lalu, suasana kediaman Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Ramaniy Rajagukguk, M.A di Simalungun menjadi saksi pertemuan penting antara Nikson Nababan, Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara, dengan tokoh agama yang berpengaruh.


KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

7 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis, 25 April 2024./Dok. KPK
KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan


Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.


Pilkada 2024: Edy Rahmayadi Telah Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut dari 3 Partai

8 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pilkada 2024: Edy Rahmayadi Telah Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut dari 3 Partai

Edy Rahmayadi adalah bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.