TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan mengenai anggaran program makan siang gratis dan bantuan sosial alias Bansos dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, pada Selasa, 19 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memaparkan statistik data bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan selama 2024. Pada kuarter pertama tahun ini, realisasi anggaran bansos telah mencapai Rp 22,5 triliun. Dia juga mengungkapkan program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh lembaga terkait.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, program dari calon presiden Prabowo Subianto itu belum dibahas dalam diskusi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2025.
“Kalau ada yang menyampaikan kita bahas makan siang gratis, setahu saya sih tidak, karena KEM-PPKF belum membahas,” kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan, diskusi KEM-PPKF sejauh ini masih dalam fase awal. Sehingga, pembahasan soal postur masih dalam bentuk perkiraan saja. Karena itulah KEM-PPKF belum membahas lebih detail mengenai belanja kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya mengenai program makan siang gratis dari Prabowo.
Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bahwa pembahasan APBN 2025 memiliki linimasa tersendiri. Nantinya, hasil akhir pembahasan tersebut akan disampaikan pada Nota Keuangan di 16 Agustus mendatang. Oleh karena itu, Sri Mulyani dan pihak Kementerian Keuangan tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun mengenai program makan siang gratis dan kaitannya dengan APBN 2025.
“Ini perlu ada komunikasi politik yang kita coba agar tetap baik. Maka dari itu, kami tidak akan menyampaikan apa-apa,” ujar Sri Mulyani.
Seperti diketahui, program makan siang gratis ditargetkan untuk lebih dari 80 juta anak sekolah di Indonesia dari PAUD hingga SMA. Adapun anggaran yang dibutuhkannya disebut-sebut mencapai Rp 180 triliun per tahun.
Sementara itu, mengenai anggaran bansos Sri Mulyani menyebutkan terjadi lonjakan tajam dalam realisasi di awal 2024. Bahkan, angkanya naik hingga 135 persen dari tahun sebelumnya.
“Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.
Realisasi tersebut terdiri dari lima pos. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Rinciannya antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Kelompok Penerima Manfaat atau KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.
Lalu ada bantuan sosial untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar. Dana ini dialokasikan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.
Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa. Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.
Menkeu juga memaparkan statistik data bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat miskin atau masyarakat rentan selama 2024. Pertama, bantuan beras diberikan bagi 22 juta KPM untuk 6 bulan.
“Tahun 2024 ini, ada bantuan beras 21,4 juta KPM untuk 6 bulan. Realisasinya untuk triwulan I adalah 422 ribu ton. Ada kenaikan dibandingkan 2022, tapi dibandingkan 2023 sebenarnya tidak terlalu besar,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, ada juga bantuan pangan berupa daging ayam dan telur yang belum direalisasikan sampai Februari lalu. Bantuan pangan ini direncanakan disalurkan selama 6 bulan kepada 1,4 juta KPM.
“Untuk 2024 ini, tetap sama 1,4 juta KPM. Namun, sampai Februari belum terealisasi. Yang baru terealisasi sebenarnya bantuan beras tadi, karena El Nino mulai dari September tahun lalu sampai Maret ini,” ucap Sri Mulyani.
RADEN PUTRI | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan Editor: Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju
