Rabu, 13 Maret 2024:
- Koalisi masyarakat tolak penggusuran
Enam belas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) menolak upaya penggusuran, perampasan tanah, dan pembongkaran paksa rumah warga untuk proyek pembangunan IKN.
“Menolak upaya-upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan masyarakat adat dari tanahnya dengan dalih apapun,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim, Mareta Sari, melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Maret 2024.
- Kepala Otorita IKN sebut tak akan semena-mena
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pemerintah dan pihak masyarakat adat menjalin komunikasi yang menolak penggusuran. Bambang mengklaim pada prinsipnya pemerintah ingin semua berjalan dengan baik.
“Kita tidak akan menggusur semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan sekarang,” kata Bambang usai rapat soal IKN bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 13 Maret 2024.
- Thomas Umbu Pati umbu bantah narasi penggusuran
Thomas Umbu Pati mengklaim tidak ada penggusuran dan perampasan bangunan warga di area Ibu Kota Nusantara (IKN). “Tidak ada narasi otorita datang menggusur, membasmi rumah masyarakat saya kira tidak benar,” kata Thomas di forum diskusi via WhatsApp Call pada Rabu malam, 13 Maret 2024
Mantan ASN Kementerian Dalam Negeri ini juga menjelaskan, pembangunan IKN justru melibatkan, mendampingi, dan memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. “Kami turut menyertakan masyarakat bahwa mereka merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri, mereka tidak boleh jadi penonton,” ucap Thomas.
- Alasan beri ultimatum warga
Mengenai surat pada 4 Maret 2024 kepada warga RT 05 Pemaluan, ia mengaku kalimat dari surat itu tergolong keras dan serius. Thomas hanya ingin memberi teguran agar para warga tidak lagi membangun di tanah liar atau tidak sesuai dengan aturan tata ruang IKN.
“Pendekatan sudah kami lakukan tapi ini kok enggak mendengar kami, jadi tolong kalian hentikan (pembangunan liar),” jelasnya.
- Alasan diskusi 8 Maret
Mengenai pertemuan diskusi pada 8 Maret di rest area IKN dengan warga RT 05 Pemaluan, adalah untuk menindaklanjuti surat 4 Maret sebelumnya. Pihaknya juga memastikan hasil dari pertemuan itu tidak ada masalah antara pemerintah dan warga. Dia menuding situasi ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan justru isu ini yang naik.
“Pertemuan tanggal 8 kemarin sama sekali tidak ada konflik antara kami sebagai pemerintah dan warga,” ucap Thomas.
- Otorita IKN beri dua opsi kepada warga
Thomas Umbu Pati menjelaskan, pihaknya akan memberi dua pilihan yakni ganti untung atau relokasi lahan kepada masyarakat yang terkena penggusuran imbas pembangunan IKN. “Karena tidak selamanya semua meminta ganti uang misalnya minta ganti lahan relokasi ya kami lakukan itu,” kata Thomas.
Selanjutnya: Lewat sepekan Otorita IKN tak lagukan penggusuran
