Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah terus memberikan bantuan atau bansos pangan bagi warga miskin. Menurut dia, pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan di tingkat warga miskin. 

Dia menyebut, bansos pangan mestinya ada setiap bulan, setiap tahun, sepanjang masih ada warga miskin di Indonesia. Menurut Yeka, itulah salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada warga miskin. 

"Maka sepanjang Republik ini berdiri, sepanjang masih ada warga miskin, setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan buat warga miskin," ujarnya di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat, 15 Maret 2024.

Program bansos pangan, tutur Yeka, juga sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin harga di tingkat petani. 

Dia menambahkan, itu pulalah tugas Perum Bulog untuk memanajemen stok. Konsekuensi dari manajemen stok, mengharuskan ada keluaran. Jika tidak, stok akan meledak dan nanti berujung pada busuknya beras.

Bila dikaji secara anggaran, kata Yeka, sebetulnya tidak masalah. Pasalnya, pemerintah selalu mengadakan program bantuan pangan dari tahun ke tahun, sejak zaman Presiden Soeharto. 

Namun, dia menyayangkan inkonsistensi pemerintah dalam program ini. "Misalnya, program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) diganti dengan Rastra (Beras Sejahtera). Rastra diganti dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," ucap Yeka. 

Saat ini, kata dia, program BNPT tidak jelas statusnya. Entah diganti atau ditiadakan. "Tapi ada program bantuan pangan. Ketidakjelasan inilah yang membuat salah satu juga pasar bisa mudah mengintervensi harga."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bantuan pangan akan diberikan sampai Juni 2024. Oleh sebab itu, kata Yeka, pelaku usaha akan mulai mengantisipasi. 

"Aartinya, di Bulan Juli akan ada 22 juta rumah tangga masuk ke pasar. Kalau rata-rata 10 kg, berarti 22 juta dikali 10 kg. Nah, berarti sekitar 220 ribu ton beras masuk ke pasar."

Di sisi lain, menurut dia, stok beras Indonesia pada Juli akan mulai menipis. Hal ini harus segera diwaspadai oleh pemerintah. "Harus diwaspadai harga di bulan Juli. Sinyal ini harus dipastikan," tuturnya. 

Singkatnya, Ombudsman berharap agar pemerintah meneruskan bantuan pangan. Namun, segala kekurangannya mesti dievaluasi. "Pastikan Bulog mempunyai program yang konsisten, memiliki perencanaan agar pelaku pasar juga bisa menganalisis, tidak berspekulasi."

Pilihan Editor: Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

3 jam lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.


Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

5 jam lalu

Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, saat ditemui usai acara diskusi tentang Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran subsidi pupuk ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani.


Indeks Kebahagiaan Indonesia Tinggi, Walau Ekonomi Sulit

14 jam lalu

Ilustrasi wanita bahagia. Unsplash.com/Priscilla du Preez
Indeks Kebahagiaan Indonesia Tinggi, Walau Ekonomi Sulit

Maluku Utara merupakan provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Kepala BKKBN: Kita ini miskin tetapi bahagia.


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

21 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

22 jam lalu

Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menunjukan barang bukti kasus penyalahgunaan distribusi garam saat konferensi pers di Bareskrim Poliri, Jakarta, 28 Mei 2018. Polisi menetapkan Direktur PT. GSA berinisial MA sebagai tersangka karena terbukti memperdagangkan garam industri untuk kebutuhan konsumsi yang ber-merk Gadjah Tunggal, dengan jumlah barang bukti mencapai 40 ribu ton garam yang ditemukan di gudang PT. GSA di Gresik, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

Ombudsman NTT berharap Polri dapat meninjau hasil seleksi Catar Akpol 2024 di provinsi tersebut.


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

1 hari lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

1 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN hanya untuk pembangunan kawasan inti IKN. Dana pembangunan kawasan di luar itu diharapkan dari investor.


Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) molor gara-gara hujan deras.


Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

1 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

Jokowi mengatakan bahkan pemerintah belum membahas rencana kebijakan tersebut.


Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

2 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

Seperti syarat soal domisili dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau catar Akpol? Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi.