TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan atau KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di sejumlah titik. Kepala Dinas KPKP Pemprov DKI, Suharini Eliawati menyatakan, bahan pangan yang dijual saat GPM harus berada di bawah harga pasar.
"GPM merupakan salah satu upaya pengendalian harga pangan, karena itu harga bahan pangan yang dijual saat GPM harus di bawah harga pasar," katanya saat dihubungi, Selasa, 5 Maret 2024.
Suharini mengungkapkan, bahwa program GPM dilaksanakan pada saat momentum adanya kenaikan permintaan bahan pangan, misalnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), secara historis kenaikan harga bahan pangan selalu terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tiga komoditas pangan yang harganya selalu mengalami kenaikan, seperti telur, daging sapi, dan ayam. Hal itu disebabkan karena tingginya permintaan masyakarat atas kebutuhan pokok pangan.
Ia juga menyatakan bahwa program GPM ini dilakukan apabila adanya gejolak pasokan dan harga pangan. Indikator pelaksanaan tersebut, katanya, berdasarkan petunjuk teknis dari Bapanas.
Untuk mengatasi masalah pangan ibu kota, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan beberapa upaya lain. Di antaranya, seperti pengendalian harga pangan dengan menggelar sembako murah, pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu, gerakan pangan murah keliling bersama Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI, dan kegiatan pertanian perkotaan dengan menanam tanaman cepat panen.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia agar melakukan GPM, yang bersinergi dengan Perum Bulog serta sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya menstabilkan harga pangan menjelang HBKN umat muslim.
"Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief, seperti dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan
