Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggelar pemeriksaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (pra-rampcheck) terhadap bus yang akan digunakan untuk program Mudik Gratis 2024.
"Pelaksanaan kegiatan pra-rampcheck di terminal tipe A dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan dilanjutkan selama angkutan lebaran berlangsung," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Uji kelaikan kendaraan itu dilakukan Oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan (UPTAJ).
Syafri menyebut saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan proses pemilihan penyedia untuk pelaksanaan mudik gratis DKI pada 3 April 2024 untuk keberangkatan truk pengangkut sepeda motor, sedangkan 4 April 2024 untuk keberangkatan bus pengangkut penumpang.
Syafrin memaparkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 259 unit bus untuk arus mudik dan 210 unit bus untuk arus balik. Selain itu, disediakan juga 13 unit truk untuk mengangkut sepeda motor saat arus mudik dan 10 unit truk untuk arus balik.
"Ada 19 kota atau kabupaten tujuan mudik yang tersebar di enam provinsi di Jawa dan Sumatra," ujar Syafrin.
Syafrin memprediksi sebanyak 18.760 warga akan mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Keseluruhan prediksi tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) setelah diadakan rapat koordinasi.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta berharap, terselenggaranya mudik gratis 2024 ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berujung pada berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor untuk melakukan mudik ke kampung halaman.
"Dengan demikian, potensi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan pribadi dapat dikurangi dan masyarakat sampai ke tujuan dengan selamat," ucap Syafrin.
Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan dana sebesar Rp13 miliar untuk program mudik dan balik Lebaran 2024 menggunakan angkutan umum secara gratis. "Ya setiap tahun Rp13 miliar. Pertama supaya mengurangi beban masyarakat, yang kedua tentunya dengan imbauan seperti Pak Kapolri atau Menteri Perhubungan untuk menghindari penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik ke daerah," ujar Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono.
Iklan
