TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Jawa Barat dan salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto, Solihin Gautama Purwanegara atau lebih dikenal sebagai Solihin GP, meninggal di Bandung pada Selasa dini hari 5 Maret 2024 pukul 03.08 WIB dalam usia 97 tahun.
Jabatan terakhirnya adalah anggota MPR pada 1998 dan lengser setelah Reformasi. Namun jabatannya yang paling terkenal adalah Sesdalopbang. Jabatan ini masih dipertahankan di masa pemerintahan BJ Habibie yang menjadi Presiden setelah Soeharto lengser pada 1998.
Ia cukup lama menjabat Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, yakni pada 1977-1992.
Lalu apa tugas sebagai Sesdalopbang? Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara disebutkan bahwa Sesdalopbang adalah pemimpin Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan yang merupakan bagian dari Sekretariat Negara.
Sesdalopbang bertugas membantu Sekretaris Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi seharihari kepada Presiden dalam menyelenggarakan pengendalian operasional pembangunan, serta bertanggung jawab pada Sekretaris Negara.
Tugas Sesdalopbang adalah mengawasi arah pembangunan nasional seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di masa Pemerintahan Presiden SBY.
Solihin GP, yang lahir 21 Juli 1926, mengawali karier sebagai militer di Tentara Keamanan Rakyat di masa revolusi. Setelah perang usai, ia melanjutkan dinas di TNI AD dan jabatan tertingginya adalah Gubernur Akabri (1968-1970) setelah menjadi Pangdam Hasanuddin di Makassar 1964-1968.
Pada 1970-1975 menjadi Gubernur Jawa Barat dan 1977-1992 ditarik Soeharto ke Jakarta sebagai Sesdalopbang. Setelah itu menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai 1977 dan masuk MPR setelahnya.
Solihin dikenal sebagai lembaga nirlaba Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) meninggal di Rumah Sakit Advent Bandung dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung pada pukul 13.30 WIB.
Pilihan Editor Bahlil Laporkan Tempo Buntut Investigasi Pencabutan Izin Tambang: Sebagian Informasi Mengarah pada Fitnah
