Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali

image-gnews
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jaleswari Pramodawardhani, mengkritik program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang dibahas pemerintah Jokowi saat ini. Hal tersebut adalah praktik tak lazim karena tahapan Pemilu 2024 masih berlangsung. 

"Suatu anomali sebetulnya bahwa pemerintah sudah mulai menyimulasikan atau membahas secara teknokratik program makan siang gratis yang merupakan program salah satu Paslon peserta Pilpres 2024," kata Jaleswari dalam pesan tertulisnya, Jumat, 1 Maret 2024.

Jaleswari menyampaikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud secara mendasar berbeda pandangan atas program unggulan Prabowo-Gibran itu. Menurut dia, APBN mestinya dialokasikan ke program yang lebih memberdayakan masyarakat, terukur akuntabilitasnya, serta menutup celah korupsi.

Lebih lanjut, Jaleswari turut mengomentari gagasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin menggunakan Dana BOS Afirmatif sebagai sumber pembiayaan makan siang gratis. Dana BOS afirmatif seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang membutuhkan tambahan anggaran, bukan justru untuk membiayai program makan siang.

"Jika Dana BOS dipakai untuk program tersebut, bagaimana halnya dengan sekolah-sekolah yang tertinggal yang pasti akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan mereka," tuturnya. 

Tak hanya itu, Jaleswari juga mengingatkan bahwa program ini menjadi sorotam bagi Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen, khususnya ihwal anggaran dan sumber daya. "Ini menunjukkan, baik secara nasional maupun internasional, program ini disorot efektivitas dan mekanismenya," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis. Bank Dunia menilai program andalan calon presiden Prabowo Subianto itu berpotensi membuat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

"Kan Bank Dunia belum tau programnya seperti apa," ucap Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Februari 2024. 

Makan siang gratis merupakan program unggulan dari Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran berjanji akan melaksanakan pembagian makan siang gratis kepada seluruh siswa dan siswi di Tanah Air. Program ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 450 triliun. 

Pilihan Editor: Pilihan Menu Makan Siang Gratis Ala Prabowo: Paket Ayam dan Perkedel, Gado-Gado hingga Siomay

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

16 menit lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

1 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

3 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

3 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

5 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.


Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

6 jam lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya


Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

6 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengungkap alasan presiden terpilih Prabowo Subianto tak bisa hadir dalam acara halalbihalal partainya.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

8 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran