3. AHY sebut pembangunan IKN harus dengan timing yang tepat
Keesokan harinya, Jumat, 16 September 2022, AHY kembali mengkritik pembangunan IKN. Tak hanya itu, program Jokowi lainnya seperti pembangunan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung juga kena sentil. Menurut AHY, KA Cepat dan IKN termasuk beberapa proyek strategis nasional yang kudu ditunda karena perekonomian rakyat yang belum membaik pasca pandemi Covid-19.
“Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri,” ujar AHY di JCC.
Terkait IKN, AHY menilainya sebagai sebuah megaproyek yang mungkin dilakukan. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara memang diperlukan sebagai pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, kata dia, hal tersebut perlu dikonsepkan dan direncanakan dengan matang agar tak gagal dan merugikan negara.
“Pemerintah harus memikirkan, ‘timing’ dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan waktunya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” kata AHY.
Selain AHY, sikap kurang sreg terhadap pembangunan IKN juga ditunjukkan para kader Demokrat di Fraksi DPR. Salah satunya disampaikan Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023 lalu. Bersama fraksi Partai Keadilan Sosial, pihaknya menginginkan proyek IKN ditunda.
IKN menurut mereka tak perlu dianggarkan pada APBN 2024 mendatang. Kata Rizki Aulia, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda.
“Dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki.
Pada Agustus 2023 lalu, saat Demokrat belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kritik Partai Demokrat terhadap pembangunan IKN juga kembali terdengar. Sentilan itu datang dari Fraksi Demokrat di DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 serta nota keuangan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Adalah anggota DPR dan politikus Demokrat Suhardi Duka yang menyatakan kritikan itu. Mewakili fraksinya, Suhardi mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan IKN Nusantara dalam Rancangan APBN 2024. Menurut Fraksi Partai Demokrat, anggaran yang disiapkan yakni Rp 40 triliun sangat besar.
“Anggaran untuk IKN Rp 40 triliun itu sangat besar,” kata Suhardi saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Pihaknya mengatakan anggaran untuk IKN sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. “Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan,” kata Suhardi.
Terbaru, setelah menjadi Menteri ATR/BPN, AHY berkesempatan mengunjungi IKN untuk kali pertama pada Rabu kemarin. Di sana, AHY mengaku terpukau dengan “mahakarya” Jokowi tersebut. Dia pun mengklarifikasi kritiknya terhadap pembangunan IKN Nusantara yang sempat dilontarkan olehnya beberapa waktu sebelumnya.
“Ya, betul, saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang pernah saya sampaikan dan yang saya sampaikan itu juga dengan niat yang baik,” kata AHY di IKN, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut AHY, Presiden Jokowi juga memahami kritik yang ia sampaikan saat itu. “Kami hanya mengingatkan, ketika itu ada masa recovery pasca Covid. Tapi setelah itu, semua telah diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit. Ekonominya juga semakin menggeliat,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Sempat Mengkritik, AHY Kini Terpukau dengan Pembangunan IKN
