"Kalau ditanya, 'apakah kita optimistis?', harus optimistis. Bangsa kita bangsa yang besar," ujar AHY. "Yang jelas, kami dari ATR/BPN sampai hari ini telah berupaya untuk mengerjakan pekerjaan rumah kami. Dengan Otorita (Otorita IKN), kami terus berkoordinasi."
AHY dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Pelantikan AHY pun menjadi momentum kembalinya Partai Demokrat ke barisan pemerintah, setelah kurang hampir 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebelum merapat ke pemerintah, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, yang menurutnya, terlihat dipaksakan. Kritik itu ia sampaikan dalam pidato politiknya pada Jumat, 14 Juli 2023. Saat itu putra sulung residen Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyebut ruang fiskal yang kian sempit, hutang makin besar, dan investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan.
AHY pun berpesan kepada anggota DPR untuk memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN. Ia turut menegaskan bahwa Partai Demokrat sebenarnya tidak mempermasalahkan semangat membangun IKN. “Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus ‘pokoknya harus sekarang’,” ucap AHY.
Saat itu AHY menyebut kekhawatirannya berangkat dari masalah ekonomi rakyat yang perlu segera dicari solusinya. Ia khawatir jika proyek IKN tidak jadi, maka yang menderita adalah rakyat.
“Kita harus memilih saat ini. Di situlah mengapa kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat, kue ekonomi makin besar, makin banyak yang dibagi, termasuk buat infrastruktur, termasuk buat IKN,” ujarnya.
RIRI RAHAYU | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen
