TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi membantah anggapan bahwa kabinet pemerintahannya disibukkan dengan program makan siang gratis calon presiden Prabowo Subianto. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.
Masalah makan siang gratis menjadi perhatian masyarakat karena setelah sidang kabinet pada Senin lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hatarto menyebutkan bahwa program andalan Prabowo-Gibran tersebut masuk APBN 2025.
Banyak yang mempertanyakan kenapa program itu dibahas di kabinet ketika KPU belum mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 02 ini berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei menjadi pengumpul suara terbanyak.
Jokowi menegaskan program makan siang gratis tidak dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Dalam sidang tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025.
Dengan begitu, Jokowi menilai transisi pemerintahan selanjutnya akan lebih cepat dan mudah, serta penganggaran untuk rencana kerja pemerintah tahun 2025 tidak diajukan kembali ke DPR RI.
"Program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025, supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah, dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna kemarin," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan postur APBN 2025 yang disusun masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.
Sri Mulyani menerangkan rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Maret mendatang.
Menurut Sri Mulyani, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan maupun pada pemerintahan selanjutnya.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi, di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan RAPBN 2025 mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Mengenai fakta bahwa perhitungan suara KPU terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi APBN 2025.
ANTARA
PILIHAN EDITOR Harga Beras Melonjak, Ini Tugas Badan Usaha Logistik dan Profil Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi
