Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Bagaimana Tahapan Penentuan APBN?

image-gnews
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa program pemberian makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Airlangga menyatakan bahwa program tersebut sudah pasti akan menjadi bagian dari KEM-PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) atau dokumen pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah dikabarkan sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025 dan dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan pekan depan.

Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis program yang digaungkan Prabowo-Gibran.

“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga, usai sidang kabinet Senin, 26 Februari 2024.

Presiden Jokowi akan membahas hal ini dalam sidang kabinet pada Senin, 24 Februari 2024. Program makan siang dan susu gratis ini merupakan inisiatif dari Prabowo-Gibran dan ditujukan kepada sekitar 82,9 juta siswa dan santri di Indonesia. Perkiraan dari Tim Pakar Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa program ini membutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun untuk dijalankan penuh.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memperkirakan biaya untuk tahun pertama program ini akan mencapai Rp 100 hingga Rp 120 triliun, dengan pemerintah perlu menyediakan sekitar 50 hingga 60 persen dari total biaya melalui APBN. Budiman menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengalokasikan dana yang diperlukan melalui efisiensi dalam pengeluaran anggaran dan peningkatan pendapatan negara.

Prabowo-Gibran berencana untuk membentuk kementerian khusus untuk mengelola program ini dan akan bekerja sama dengan berbagai kementerian termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa untuk mempersiapkan penyediaan bahan pangan yang diperlukan.

Meskipun program ini mendapat perhatian positif, ada juga perbincangan terkait rumor bahwa program ini akan didanai dengan mengurangi subsidi BBM dan anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bhima Yudistira dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana ini, karena mengurangi subsidi BBM dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahapan Penentuan RAPBN

Dilansir dari dpr.go.id, Dasar penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

APBN disusun melalui siklus yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, laporan realisasi semester I dan prognosis semester II, serta perubahan.

Waktu penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN harus disetujui oleh DPR paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Perubahan APBN juga dilakukan bila terjadi perubahan kebijakan fiskal atau kondisi ekonomi makro yang signifikan, dengan proses pembahasannya memperpendek tahapan dari RUU APBN induk. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan oleh Presiden dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang mencakup kebijakan dalam bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, defisit, dan pembiayaannya.

ANANDA BINTANG I  SUKMA KANTHI NURANI

Pilihan Editor: KPU Belum Ketuk Palu Pemenang Pilpres 2024, Jokowi Sudah Bahas Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Makan Bergizi Gratis, Apa Saja Komponen Wajib di Dalamnya?

9 jam lalu

Menu uji coba makan siang bergizi gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nasi, pisang, ayam tepung dan sayur sawi putih di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Makan Bergizi Gratis, Apa Saja Komponen Wajib di Dalamnya?

Apa saja komponen yang wajib ada dalam menu-menu program makan bergizi gratis?


Wakil Menteri Keuangan Menilai APBN 2025 Jadi Kunci Keberlanjutan

14 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono (kedua kiri) menghadiri Media Gathering Kementerian Keuangan APBN 2025 di Serang, Banten, Rabu 25 September 2024. Dok. Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan Menilai APBN 2025 Jadi Kunci Keberlanjutan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di masa transisi pemerintahan dilakukan Kementerian keuangan atau Kemenkeu dengan semangat keberlanjutan, optimisme, dan inklusivitas, dengan tetap waspada menghadapi dinamika nasional dan global.


Anies Bakal Sampaikan Pesan untuk Prabowo-Gibran Jika Diundang ke Pelantikan

1 hari lalu

Anies Bakal Sampaikan Pesan untuk Prabowo-Gibran Jika Diundang ke Pelantikan

Sahrin menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki pesan khusus kepada Prabowo-Gibran selaku pemenangan Pilpres 2024.


Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.


Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Kawasan Area Patung Kuda Mulai Dibersihkan

1 hari lalu

Kegiatan bersih-bersih sarana dan prasarana jalur perlintasan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jumat (11/10/2024). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Kawasan Area Patung Kuda Mulai Dibersihkan

Menjelang pelantikan presiden dan wapres pada Ahad, 20 Oktober 2024, personel gabungan membersihkan sarana dan prasarana di kawasan Patung Kuda.


Anies Baswedan Bakal Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Diundang

1 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Anies Baswedan Bakal Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Diundang

Meski begitu, dia menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki pesan khusus kepada Prabowo-Gibran selaku pemenangan Pilpres 2024.


Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

2 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

Mahfud Md menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja.


P2G Harap Janji Prabowo-Gibran Tambah Gaji Guru Rp 2 Juta Bukan Prank

2 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
P2G Harap Janji Prabowo-Gibran Tambah Gaji Guru Rp 2 Juta Bukan Prank

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran akan menaikan gaji guru Rp 2 juta.


APBN 2025 Jadi Milestone Indonesia Emas 2045

2 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo (tengah) dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu 25 September 2024. Dok Kemenkeu
APBN 2025 Jadi Milestone Indonesia Emas 2045

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo menilai, APBN 2025 merupakan pijakan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


APBN 2025 Menampung Program Unggulan Pemerintahan Baru

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono (tengah) menghadiri Media Gathering Kementerian Keuangan APBN 2025 di Serang, Banten, Rabu 25 September 2024. ANTARA/Uyu Septiyati Lima
APBN 2025 Menampung Program Unggulan Pemerintahan Baru

Belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penyesuaian dari yang semula di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025.