Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Bagaimana Tahapan Penentuan APBN?

image-gnews
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa program pemberian makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Airlangga menyatakan bahwa program tersebut sudah pasti akan menjadi bagian dari KEM-PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) atau dokumen pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah dikabarkan sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025 dan dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan pekan depan.

Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis program yang digaungkan Prabowo-Gibran.

“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga, usai sidang kabinet Senin, 26 Februari 2024.

Presiden Jokowi akan membahas hal ini dalam sidang kabinet pada Senin, 24 Februari 2024. Program makan siang dan susu gratis ini merupakan inisiatif dari Prabowo-Gibran dan ditujukan kepada sekitar 82,9 juta siswa dan santri di Indonesia. Perkiraan dari Tim Pakar Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa program ini membutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun untuk dijalankan penuh.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memperkirakan biaya untuk tahun pertama program ini akan mencapai Rp 100 hingga Rp 120 triliun, dengan pemerintah perlu menyediakan sekitar 50 hingga 60 persen dari total biaya melalui APBN. Budiman menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengalokasikan dana yang diperlukan melalui efisiensi dalam pengeluaran anggaran dan peningkatan pendapatan negara.

Prabowo-Gibran berencana untuk membentuk kementerian khusus untuk mengelola program ini dan akan bekerja sama dengan berbagai kementerian termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa untuk mempersiapkan penyediaan bahan pangan yang diperlukan.

Meskipun program ini mendapat perhatian positif, ada juga perbincangan terkait rumor bahwa program ini akan didanai dengan mengurangi subsidi BBM dan anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bhima Yudistira dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana ini, karena mengurangi subsidi BBM dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahapan Penentuan RAPBN

Dilansir dari dpr.go.id, Dasar penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

APBN disusun melalui siklus yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, laporan realisasi semester I dan prognosis semester II, serta perubahan.

Waktu penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN harus disetujui oleh DPR paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Perubahan APBN juga dilakukan bila terjadi perubahan kebijakan fiskal atau kondisi ekonomi makro yang signifikan, dengan proses pembahasannya memperpendek tahapan dari RUU APBN induk. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan oleh Presiden dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang mencakup kebijakan dalam bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, defisit, dan pembiayaannya.

ANANDA BINTANG I  SUKMA KANTHI NURANI

Pilihan Editor: KPU Belum Ketuk Palu Pemenang Pilpres 2024, Jokowi Sudah Bahas Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

8 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

9 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

9 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

10 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

12 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi kemungkinan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

13 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

13 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

13 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.