TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar ilmu transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Soehodho, mengatakan pelabuhan baru di kawasan Indonesia Timur, yakni Makassar New Port (MNP), yang baru diresmikan pada Kamis lalu 22 Februari 2024 punya posisi geografis yang cukup strategis. MNP dapat menjadi logistic hub dan transhipment point untuk angkutan barang antar pulau di Indonesia.
Sutanto juga menilai gerbang untuk pelayaran ke arah utara Indonesia, seperti ke Cina dan Asia timur memiliki potensi yang cukup besar lewat MNP. Begitu pula dengan pelayaran ke arah selatan yang kini telah dilayani beberapa pelabuhan besar di pulau Jawa, seperti Tanjung Priok, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak.
“Namun, MNP harus segera melihat tidak saja market, tapi juga kesiapan sebagai pelabuhan berstandar internasional,” ujar Sutanto kepada Tempo, Sabtu, 24 Februari 2024.
Di antaranya MNP harus memperhatikan kesiapan untuk jaringan jalan dari dan ke pelabuhan. Sehingga bisa menjangkau kawasan hinterland titik produksi dan konsumsi.
“Presiden juga meresmikan jalan tol menghubungkan MNP. Namun hal ini tidak cukup apabila masih belum mengkoneksi titik produksi atau industri dan juga titik konsumsi atau pasar untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Makasar sendiri,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Sutanto, dibutuhkan infrastruktur jalan berskala jaringan dan tidak harus berupa jalan tol.
“Intinya MNP harus menjadi logistic hub dan transhipment point untuk Indonesia timur dan Asia Timur termasuk Cina, dan penghubung logistik ke barat dan timur Indonesia.”
Sutanto menuturkan, industri dan pusat produksi di Makassar harus terdorong dan tumbuh merespons keberadaan MNP sebagai pelabuhan kontainer dengan standar internasional.
Sebelumnya, pada hari peresmian, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berharap MNP mampu menekan biaya logistik di Indonesia terutama kawasan timur.
“Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di tanah air kita,” kata Jokowi, Kamis.
Jokowi mengatakan, sepuluh tahun yang lalu, biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen. Sementara negara-negara lain berada di kisaran 9 persen hingga 12 persen. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri.
“Sekarang, biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14 persen. Sudah turun banyak, tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara-negara lain. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ucap Jokowi.
DEFARA DHANYA | YOHANES MAHARSO
Pilihan Editor: Erick Thohir Angkat Timses Prabowo-Gibran Jadi Komisaris, Ekonom: BUMN Kembali Jadi Sapi Perah
