TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut langkah Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seperti sekadar bagi-bagi jabatan.
Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR besar masalah agraria.
"Kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat. Sebab, latar belakang dia tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria," kata Dewi melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 22 Februari 2024.
Menurut Dewi, di sisa periode kepemimpinannya, Jokowi harusnya menunjuk sosok Menteri ATR yang sudah berpengalaman dengan seluk-beluk persoalan agraria. Pasalnya, ada PR besar realisasi reforma agraria yang semakin menumpuk. Apalagi, kata Dewi, reforma agraria menjadi janji politik Jokowi dalam agenda Nawacita.
"Seharusnya tidak menunjuk sosok yang masih perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar masalah-masalah agraria," tuturnya.
Adapun berdasarkan catatan KPA, selama sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektar. Konflik ini berdampak pada 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.
"Pemerintah sebenarnya perlu terobosan politik untuk memastikan janji Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani dapat terealisasi," ujar Dewi.
Kemudian, terlepas dari persoalan latar belakang AHY dan PR pemerintahan Jokowi, Dewi mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR. Ia mengatakan, Partai Demokrat yang dipimpin AHY memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik agraria di Indonesia pada dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
"Selama berkuasa pada 2004-2014, SBY tercatat memberikan 55 juta hektar konsensi kepada korporasi kehutanan, sawit, dan tambang," tutur Dewi.
AHY dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menggantikan Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
AHY mengatakan siap belajar dengan cepat. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga terbuka untuk berkonsultasi dengan Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan pekerjaan di sisa 8 bulan terakhir periode kepemimpinan Jokowi.
“Semoga saya bisa meneruskan apa yang telah beliau rintis dan jalankan dengan baik,” kata AHY, Rabu, 21 Februari 2024.
Pilihan Editor: Dulu Lantang Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja, AHY Kini jadi Pembantu Jokowi
