Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dulu Lantang Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja, AHY Kini jadi Pembantu Jokowi

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat dan pendiri Yudhoyono Foundation Agus Harimurti Yudhoyono di acara bedah buku Pangan: Sistem, Diversifikasi, Kedaulatan, Dan Peradaban Indonesia karya Herman Khaeron di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 26 Oktober 2023. AHY memberi sambutan sekaligus memberi paparan terkait pandangannya bagi masa depan pangan di Indonesia dihadapan para dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari acara Dies Natalis Fakultas Pertanian Unpad ke 64. TEMPO/Prima mulia
Ketua Umum Partai Demokrat dan pendiri Yudhoyono Foundation Agus Harimurti Yudhoyono di acara bedah buku Pangan: Sistem, Diversifikasi, Kedaulatan, Dan Peradaban Indonesia karya Herman Khaeron di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 26 Oktober 2023. AHY memberi sambutan sekaligus memberi paparan terkait pandangannya bagi masa depan pangan di Indonesia dihadapan para dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari acara Dies Natalis Fakultas Pertanian Unpad ke 64. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN).

Anak sulung Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta. Dia menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ditemui usai pelantikan, AHY menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas di sisa masa pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dia juga mengungkapkan bahwa SBY bersyukur karena Partai Demokrat kembali masuk pemerintahan. 

Seperti diketahui, Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. 

“Ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan,” kata Agus di Istana Negara, Rabu.

Kritik Food Estate dan Perppu Cipta Kerja

Saat berada di luar pemerintahan, AHY sempat mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Di antara hal yang disorotinya adalah program lumbung pangan atau food estate dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Mantan perwira militer itu menyebut kedua kebijakan dan aturan yang dibuat Jokowi itu sebagai kebijakan grusa-grusu alias terburu-buru tanpa perencanaan matang. “Apa kabar program food estate?” kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023. 

Menurut AHY, pemerintah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

Selain itu, AHY juga menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat. Konsep ini, kata AHY, sesuai dengan mazhab pertanian Demokrat 

Sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam,” ujar AHY.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ini juga turut mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat Jokowi dan disetujui mayoritas fraksi di DPR. AHY mengungkapkan bahwa sejak awal Demokrat telah menolak Undang-Undang tersebut. Selain karena mendengar aspirasi kaum buruh, Demokrat juga menolak kebijakan ini karena dinilai peraturannya dibuat secara terburu-buru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut AHY, angka pengangguran bukannya turun, malah semakin tinggi. Sehingga tak heran Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian memutuskan beleid ini inkonstitusional. Tetapi, bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.

Bagi AHY, praktik legislasi yang ditunjukkan Jokowi ini menunjukkan lemahnya good governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. “Ini memicu ketidakpastian hukum,” ucapnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan dirinya tidak ragu untuk memberikan posisi Menteri ATR sekaligus Kepala BPN kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Dia menyebut posisi itu cocok untuk AHY yang memiliki latar belakang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lulusan akademi militer, hingga sejumlah universitas tinggi luar negeri.

“Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap,” kata Jokowi usai melantik AHY menjadi Menteri ATR di Istana Negara, Rabu.

Jokowi kemudian menjelaskan tugas pertama AHY berkaitan dengan sertifikat elektronik yang harus didorong agar lebih masif. Kedua, untuk Hak Guna Usaha carbon trading segera selesaikan. Ketiga, berkaitan dengan 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang perlu segera diselesaikan.

Di sisi lain, pada hari pertama menjabat AHY mengatakan ingin menghadirkan Kementerian ATR yang humanis. “Yang benar-benar menyentuh masyarakat,” kata AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Rabu sore, 21 Februari 2024. 

Selama ini, AHY menilai, kinerja yang dilakukan Menteri Hadi Tjahjono sudah bagus. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN dilakukan dengan pendekatan kepada rakyat. AHY pun mengatakan ingin tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi memperhatikan dampaknya bagi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Ihwal pendekatannya dalam memimpin Kementerian ATR/BPN, AHY pun mengatakan akan menjalankannya dengan fleksibel. “Kami ingin pendekatan itu sesuai konteks, karakteristik masyarakat. Tapi kalau bicara hukum, aturan, itu tegak lurus dan tidak ada negosiasi,” tutur AHY.

RADEN PUTRI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

2 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

3 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

4 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

4 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

6 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju Jalan Raya Puncak terjebak kemacetan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Agustus 2021. Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang semula 10 Agustus menjadi 11 Agustus dengan harapan daat mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

Pengelola dana asuransi wajib kendaraan bermotor yang akan ditetapkan pada awal tahun depan, tidak boleh mengambil keuntungan.


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

6 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

7 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PLN per hari ini. Usai menyandang jabatan itu, Andi tak banyak bicara.


Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

9 jam lalu

Petugas mengoperasikan
Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 70 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi


Jokowi: SDM Papua Bagus, Tinggal Menggosoknya Agar Cemerlang

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa  23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi: SDM Papua Bagus, Tinggal Menggosoknya Agar Cemerlang

Jokowi mengatakan dirinya menyaksikan sendiri kepandaian dan kepintaran putra-putri asli Papua saat menghadiri perayaan puncak Hari Anak Nasional.