TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan secara akuntabel.
"APBN memerankan peran yang sangat penting. Dia menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu, harus dikelola secara akuntabel," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Tak hanya itu, menurut dia, APBN juga harus menjawab berbagai tantangan-tantangan dan guncangan ekonomi. Tantangan dan guncangan ekonomi tersebut seperti saat pandemi maupun gejolak geopolitik dan perekonomian global yang tengah berlangsung saat ini.
Sri Mulyani menjelaskan, sejumlah program pembangunan pada APBN 2024 difokuskan untuk beberapa hal yang menjadi prioritas. Beberapa prioritas itu adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, serta memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani.
Pada tahun 2024 ini juga, kata Sri Mulyani, prioritas dari belanja utama dialokasikan ke upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan dengan anggaran Rp 665 triliun, perlindungan sosial Rp 496,8 triliun, dan kesehatan Rp 187,5 triliun.
Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan yang mengedepankan konektivitas dan efisiensi serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Khusus untuk membangun infrastruktur, APBN 2024 mengalokasikan anggaran Rp 423,4 triliun.
Pada program prioritas berikutnya adalah pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan dengan anggaran Rp 331,9 triliun, dan ketahanan pangan dengan anggaran senilai Rp 114,3 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan bahwa pembangunan di daerah sangat tergantung juga dari peranan APBN melalui transfer dari APBN untuk mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah.
Oleh sebab itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya yang terus meningkat nilai nominalnya.
Adapun rincian perkembangan realisasi penyaluran TKD adalah sebagai berikut. Pada 2020 relisasi penyaluran TKD sebesar Rp 762,5 triliun, lalu naik menjadi Rp 785,7 triliun pada 2021. Berikutnya, Rp 816,2 triliun pada 2022, dan Rp 881,3 triliun pada 2023 dan pada 2024 dipatok sebesar Rp 857,6 triliun.
Hal itu menggambarkan daerah berperan penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian masing-masing.
Sri Mulyani berharap transfer ke daerah bakal sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional. "Sehingga dampak dari APBN dan APBD menjadi jauh lebih meningkat apabila allignment dan sinkronisasi dari strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD terjadi," ucapnya.
ANTARA
Pilihan Editor: Bocoran Kabinet Prabowo Beredar: Nama Sri Mulyani, Retno Marsudi dan Basuki Hadimuljono Tak Masuk
