TEMPO.CO, Jakarta - Hilirisasi nikel menjadi isu penting bagi Indonesia di tahun politik. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meluncurkan studi terbaru yang mengungkap dampak ekonomi dan kesehatan dari industri pengolahan nikel di Indonesia.
Permintaan global akan nikel meningkat seiring dengan melejitnya tren mobil listrik. Presiden Joko Widodo berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2020, dan mendorong untuk fokus pada hilirisasi nikel.
Hasil studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti bahwa meskipun upaya hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor nikel dari US$ 4 miliar (Rp 62,8 triliun) pada tahun 2017 menjadi US$ 34 miliar (Rp 532 triliun) pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 750 persen. Namun, keuntungan ekonomi tersebut telah tergerus oleh dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, mata pencaharian, dan ekologi.
“Dampaknya terhadap masyarakat sekitar, terutama kesehatan dan sumber mata pencaharian, menempatkan mereka pada risiko yang besar,” tutur Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies), di acara Peluncuran Studi Refleksi Kebijakan Hilirisasi Nikel, di Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.
Bertajuk ‘Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Nikel’, ini merupakan kajian mendalam mengenai dampak industri nikel terhadap ekonomi, ekologi, dan kesehatan masyarakat, dengan berfokus pada tiga provinsi utama operasi peleburan nikel, yakni: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Diperkirakan bahwa laju pertumbuhan industri nikel di wilayah-wilayah tersebut akan menyumbang US$ 4 miliar pada tahun kelima pembangunannya, namun dampak negatif terhadap lingkungan dan produktivitas pertanian serta perikanan akan mempengaruhi output perekonomian secara negatif setelah tahun kedelapan.
