Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mentan Curhat Tambahan Anggaran Rp 5,8 Triliun Tak Jadi Dicairkan Sri Mulyani

image-gnews
Menteri Pertanian Amran Sulaiman tertawa saat ditanya masuk tim kampanye Prabowo-Gibran, ditemui di depan Gedung Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Pertanian Amran Sulaiman tertawa saat ditanya masuk tim kampanye Prabowo-Gibran, ditemui di depan Gedung Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menceritakan soal anggaran biaya tambahan atau ABT sebesar Rp 5,83 triliun yang Kementerian Pertanian ajukan pada akhir 2023 dan akhirnya tak jadi cair. Padahal sebenarnya tambahan alokasi anggaran itu untuk meningkatkan produksi padi dan jagung melalui berbagai tindakan.

Sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan atau ABT 2023 yang diajukan Kementerian Pertanian (Kementan). ABT yang diajukan sebesar Rp 5,83 triliun. Amran juga mengaku telah konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mengenai usulan itu. Meski demikian, penambahan anggaran itu akhirnya tidak jadi cair. 

"Sekarang ABT kemarin belum turun, anggaran biaya tambahan yang 2023 akhir enggak jadi turun. Enggak turun," ujar Amran dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Senin, 19 Februari 2024. 

Karena itu, kata Amran, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan anggaran yang tidak produktif menjadi anggaran produktif. Anggaran produktif yang dimaksud akan dialokasikan untuk pembelian benih. "(Untuk) beli benih, karena sekarang sudah mulai turun hujan," ujar dia. 

Amran juga menyebut, dengan anggaran yang ada pihaknya juga akan menggenjot program pompanisasi seperti yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air bawah tanah untuk mengairi lahan pertanian dengan pompa air. "Seperti Bengawan Solo, kita pompa airnya supaya naik," kata Amran. 

Sebelumnya, pada November 2023, Amran telah mengajukan ABT 2023 sebesar Rp 5,83 triliun. Padahal, Pagu Anggaran Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2023 baru terserap 63,77 persen atau senilai Rp 9,45 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kementan juga sedang mengusulkan anggaran tambahan 2023 Rp 5,83 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Dari usulan Anggaran Belanja Tahunan sebesar Rp 5,83 triliun, sekitar Rp 2,5 triliun akan diperuntukkan kepada Ditjen Tanaman Pangan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli berbagai jenis alsintan pascapanen, mengoptimalkan lahan rawa, dan pembelian pupuk serta pestisida.

Selain itu, sekitar Rp 3,1 triliun dari anggaran tersebut akan dialokasikan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membeli benih jagung hibrida, sarana produksi atau saprodi jagung hibrida, pembelian saprodi padi untuk mendukung percepatan tanam, benih padi untuk mendukung optimalisasi lahan rawa, hingga pembelian 380 unit alsintan pascapanen.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Mengaku Tak Koordinasi dengan Presiden Baru, Analis Sebut Sosoknya Masih Sangat Diperlukan di Kabinet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.


Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

2 hari lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

4 hari lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan hadir untuk menyaksikan sidang perdana dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

Novel Baswedan mengakhatirkan proses yang lama itu akibat munculnya unsur politis dalam menangani kasus Firli Bahuri yang memeras SYL.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.