Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Mengaku Tak Ikut Sinkronisasi dengan Pemerintah Baru, Analis Sebut Sosoknya Masih Sangat Diperlukan di Kabinet

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara tentang pembahasan sinkronisasi anggaran dengan pemerintah berikutnya usai digelarnya Pemilu 2024. 

Sri Mulyani mengaku dirinya tidak terlibat pembahasan sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan selanjutnya. Ia pun memastikan hanya ingin fokus mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti itu Bapak Presiden, lah ya. Aku nggak, lah,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, pada Senin, 19 Februari 2023.

Meski begitu, bendahara negara itu menyebutkan memang tidak mungkin terhindarkan pembahasan APBN 2025 antara pemerintah saat ini dengan pemerintah berikutnya. "Tapi nanti tidak terhindarkan itu akan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang."

Lalu bagaimana sebetulnya pasar menilai sosok ideal Menteri Keuangan di pemerintah mendatang? Apakah Sri Mulyani masih menjadi magnet kuat yang seharusnya tetap dipertahankan?  

Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong, mengatakan bahwa Sri Mulyani sebaiknya melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada kabinet baru pemerintahan selanjutnya, yakni 2024–2029. 

“Menurut saya sih, sebaiknya SMI melanjutkan ya. Apabila beliau bersedia,” ujar Lukman ketika dihubungi Tempo, Senin, 19 Februari 2024. Namun, kata dia, itu adalah hak presiden baru dan kompromi politik dengan partai pendukungnya.

Lukman menjelaskan bahwa di bawah Sri Mulyani, Indonesia berhasil melewati era berat seperti pandemi Covid-19. “Inflasi juga terkendali, walau hal ini juga kredit buat Bank Indonesia terutama, dan (di bawah Sri Mulyani) pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat,” tuturnya.

Hal senada disampaikan pasar uang lainnya Ariston Tjendra. Ia menilai keberadaan Sri Mulyani di kabinet selama ini positif direspons pasar dan memberikan dampak positif ke penguatan rupiah.

Sebaliknya, jika Sri Mulyani tak dipertahankan, rupiah bisa berbalik melemah. "Ini bisa memberikan sentimen negatif ke rupiah karena peran sentral Menkeu menjaga perekonomian Indonesia sesuai target dan juga mendadak," kata Ariston kepada Tempo

Adapun ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebelumnya kembali mendorong Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

Menurut Faisal, mundurnya Sri Mulyani merupakan pemicu gerakan moral untuk menghindari kondisi chaos akibat sikap Presiden Jokowi yang belakangan ditengarai merusak demokrasi. Hal ini seiring dukungan kepala negara itu kepada Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena dia membuktikan bahwa Jokowi sudah offside. No more. Saya nggak bisa lagi untuk menjadi pemain dengan kapten Jokowi," kata Faisal dalam acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan yang disiarkan langsung melalui YouTube Teater Utan Kayu, Senin malam, 12 Februari 2024.

Saat ini, kata Faisal, dunia memang dalam kondisi tenang. Namun Indonesia bisa terguncang jika ada pemicu masalah, seperti perang. "Langsung merembes ke Indonesia karena 39 persen saham di pasar saham Jakarta dikuasai asing."

Sebelumnya, Faisal Basri memang pernah mendorong Sri Mulyani mundur dari Kabinet Jokowi. Sebab hal itu akan memberi efek besar terhadap Jokowi. Secara tidak langsung, menurut Faisal, mundurnya Sri Mulyani juga bakal mendorong menteri-menteri lain ikut mundur.

"Istilah teman-teman saya purnawirawan TNI, Bu Sri Mulyani itu separuh nyawa Pak Jokowi. Jadi kalau Sri Mulyani pergi, Pak Jokowi klepek-klepek, sadar,"  tutur Faisal, 7 Februari 2024.

Ia juga mengatakan mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan bisa mengguncang politik di kabinet. Bahkan, ia memperkirakan Jokowi bisa saja mundur dari posisinya. Walhasil, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal ditunjuk menjadi presiden dan kabinet bisa ditata ulang.

Diketahui, saat ini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subinato dan Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count. 

Sejumlah hasil quick count dari berbagai lembaga survei menunjukkan potensi Pemilu satu putaran yang dimenangkan oleh Prabowo-Gibran. Mereka meraih suara terbanyak dengan rata-rata 57–60 persen.

Adapun hasil hitung nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan pasangan tersebut unggul dibanding kedua paslon lainnya. Per 19 Februari 2024 pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran memimpin dengan nilai 58,58 persen. Sementara Anies-Muhaimin sebanyak 24,26 persen, dan Ganjar-Mahfud MD sebanyak 17,16 persen.

DANIEL A. FAJRI | DEFARA DHANYA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Cair Mulai H-10 Lebaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

8 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

9 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

9 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

11 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah

12 jam lalu

Penumpang pesawat terbang tengah menukarkan uang dolar di Penukaran Mata Uang Asing Bank BTN di Terminal 3 Bandara Sukarno Hatta. TEMPO/Tony Hartawa
Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dalam penutupan perdagangan hari ini.


Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

12 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?


PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.