TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, buka suara soal polemik pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membiayai program makan siang gratis. Ia meminta pernyataanya dalam wawancara dengan Bloomberg TV tentang pemangkasan subsidi BBM diterjemahkan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
Eddy menyebut pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu. Tujuannya agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin atau usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Yang saya katakan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melaluui keterangan tertulisnya kepada Tempo, dikutip Ahad, 18 Februari 2024.
"Saya kan pimpinan Komisi VII di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi."
Lebih lanjut, Eddy mengatakan, pernyataannya soal alokasi subsidi subsidi energi sebesar 500 Triliun pada 2023 dan 350 triliun pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG. Alokasi subsidi yang 80 persennya justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya seperti masyarakat yang mampu dan juga industri. "Ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan, seperti UMKM," ujarnya.
Eddy menjelaskan, pengaturan itu bakal dilakukan dengan menyempurnakan data penerima. Kemudian, diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteriia masyarakay yang berhak menerima subsidi tersebut. "Termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya."
Menurut Eddy, subsidi yang lebih tepat sasaran bisa menghemat APBN. "Dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat," tuturnya.
Adapun menurut ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemangkasan subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis bukan kebijakan yang tepat. Bhima mengatakan kebijakan itu bisa mengerek harga BBM subsidi dan memicu terjadinya inflasi, terutama kenaikan harga bahan pangan.
Pemangkasan subsidi BBM, kata Bhima, juga bisa menekan daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi. "Kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah," ujar dia kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.
Pilihan Editor: Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN
