Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beragam Bansos Kembali Disalurkan setelah Pemilu, Apa Saja?

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum alias Pemilu 2024. Tak hanya itu, pemerintah akan kembali mendistribusikan bansos bagi keluarga penerima manfaat (KPM), setelah pemilu 2024. Lantas, apa saja bansos yang akan dibagikan? 

Daftar Bansos yang Akan Cair setelah Pemilu 2024

Terdapat empat Bansos yang akan dikucurkan pemerintah kepada masyarakat miskin usai pemilu 2024. Berikut rinciannya: 

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Data penerima manfaat PKH diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). PKH menyasar balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, dan ibu melahirkan, orang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, serta siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. 

Bansos PKH dibagikan secara bertahap dalam empat tahap. Tahap pertama dilakukan pada Januari hingga Maret, tahap II pada April-Juni, tahap III pada Juli-September, dan tahap IV pada Oktober-Desember 2024. 

Adapun besaran bantuan uang tunai yang diberikan sebesar Rp3.000.000 per tahun untuk balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, dan ibu melahirkan. Bagi lansia dan penyandang disabilitas akan mendapatkan Rp2.400.000 per tahun, sedangkan siswa (SD/SMP/SMA dan sederajat) sebesar Rp2.000.000 per tahun. 

  1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT atau juga dikenal dengan nama Kartu Sembako akan dibagikan dua bulan sekali pada 2024. Penerima BPNT merupakan KPM yang terdaftar di DTKS Kemensos. Besaran uang tunai yang bakal diterima masing-masing KPM sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. 

  1. Bansos Beras 10 Kilogram

Di tahun 2024, pemerintah kembali melanjutkan pemberian bansos beras 10 kilogram kepada 22 juta KPM. Penyalurannya akan mulai dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setiap KPM yang tercatat dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berhak menerima 10 kilogram beras per bulan. Artinya, selama tiga bulan, KPM akan memperoleh 30 kilogram beras. 

  1. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Menjelang Pemilu 2024, Jokowi meluncurkan bansos baru, yaitu Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Bansos yang diklaim untuk menggantikan BLT El Nino itu menargetkan 18,8 juta KPM dari data P3KE Kemenko PMK yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan, alokasi anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan mencapai Rp 11,35 triliun. Bansos sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap KPM itu akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari-Maret 2024, dan untuk bulan selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Pencairannya dimulai pada Februari, sehingga BLT Mitigasi Risiko Pangan Januari dan Februari digabung. 

Dia menyebut, BLT Rp 600 ribu untuk tiga bulan tersebut berbeda dengan bansos beras 10 kilogram. Menurutnya, bantuan pangan beras adalah program pemerintah melalui cadangan beras pemerintah (CBP). 

“Ini berbeda dengan bantuan pangan (beras 10 kilogram) yang 22 juta KPM. Nah itu biasanya masyarakat di bawah (lapangan) bertanya kepada saya, dapat beras, tetapi tidak dapat BLT. Tentu data yang berbeda itu tergantung kepada data dari (Kemenko) PMK,” kata Airlangga dalam konferensi pers hasil high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024, dikutip dari Antara. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

52 menit lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Moh Ridwan
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

21 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

23 jam lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.