TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menyebut, menjelang Pemilu 2024, tren harga beras cenderung mengalami kenaikan. Padahal, pembagian bantuan pangan beras sudah jor-joran diberikan. Menurut Syaiful, kenaikan harga beras ini terjadi karena pemerintah tidak serius menangani turunnya produksi beras dalam negeri.
Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat, 9 Februari 2024, harga beras medium secara nasional rata-ratanya mencapai Rp 13.600 per kg. Harga beras medium tertinggi berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Rp 19.700. Sementara itu, harga beras premium rata-ratanya mencapai Rp 15.530 per kilogram. Harga beras premium tertinggi berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Rp 23.830.
"Jelas-jelas kenaikan harga beras sejak 2023 disebabkan turunnya produksi beras dalam negeri, karena dipangkasnya anggaran pupuk subsidi sejak 2019 sehingga menimbulkan biaya produksi naik 40 persen," ujar Syaiful dalam keterangannya kepada Tempo pada Jumat, 9 Februari 2024.
Pemangkasan anggaran pupuk subsisi, kata dia, mengakibatkan kenaikan harga gabah. Kondisi ini diperparah dengan adanya monopoli pembelian gabah oleh korporasi besar. "Sehingga ribuan penggilingan padi kecil menengah mati, semua itu menjadi sumber persoalan defisitnya cadangan beras nasional," ucap Syaiful.
Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi beras dengan melakukan impor beras sampai 3 juta ton di 2023 dan ditambah 2 juta ton di 2024. Namun, dia menilai, impor beras yang dilakukan tidak akan akan bisa menutupi jurang defisit beras, karena kebutuhan konsumsi beras nasional per bulan rata-rata 2,5 juta ton.
"Apalagi saat ini belum ada negara eksportir beras, seperti India, Cina, Vietnam, Thailand dan Pakistan, yang bersedia membuka keran ekspornya secara besar-besaran," kata dia.
Ia juga menyayangkan bansos beras yang jor-joran diberikan pemerintah. Menurut dia, dengan terbatasnya stok beras di Bulog dan kesulitan impor beras dari luar, pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih mementingkan penggunaan beras yang ada untuk bansos. "Yang tidak ada hubungannya dengan upaya penurunan harga," kata dia.
Pilihan Editor: Ekonom Ini Bantah Klaim Pemerintah Bansos Tekan Inflasi: Harga Beras Terus Naik Menjelang Pemilu
