Menurut dia, hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa karena minimnya pendampingan oleh guru. Faktanya, guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi dari guru non-PNS, karena tunjangan kinerja yang akan mereka dapatkan juga dinilai dari tingkat kehadiran di kelas.
Ia menilai pemerataan kesejahteraan, khususnya untuk guru honorer baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta juga masih perlu menjadi perhatian. Selama ini, anggaran pemerintah masih terfokus pada guru honorer di sekolah negeri. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi guru pada jenis sekolah swasta.
Terlebih, tutur Natasnya, belum memadainya kesejahteraan juga berdampak pada distribusi guru. Ia mengungkapkan tidak jarang proses distribusi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T tidak berjalan lancar karena keengganan para guru untuk meninggalkan daerah asalnya.
"Namun, menaikkan gaji guru juga bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi ketidakhadiran guru di kelas," kata dia.
Menurut CIPS, pemerintah dapat menerapkan beberapa solusi lewat pengelolaan tenaga kerja dan manajemen sekolah yang efektif. Misalnya, penguatan prosedur seleksi dan pengembangan kompetensi kepala sekolah, menyediakan dukungan dan kebijakan yang jelas bagi sekolah dalam menangani ketidakhadiran guru dan mengelola guru pengganti.
Mendorong kompetensi guru dan kesejahteraan guru, tuturnya, butuh koordinasi erat antar semua pemangku kepentingan. Natasya berujar pemerintah pusat berperan dalam menetapkan standar kualitas guru dan pengajaran serta rekrutmen guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sedangkan pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan pelatihan, penempatan guru.
Sementara di level sekolah, menurutnya, kepala sekolah berperan dalam mengelola tenaga pendidik. Caranya dengan mengembangkan berbagai rencana professional development, mengawasi kinerja guru, dan memberikan contoh baik dalam mengajar dan hadir di sekolah.
Sehingga, otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah dan unit sekolah untuk bersinergi dalam usaha mensejahterakan dan memperbaiki kualitas guru. Natasya berharap desentralisasi dapat memicu inisiatif pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang relevan bagi daerahnya dan memberikan kewenangan lebih bagi sekolah dalam mengelola tenaga kerjanya agar lebih berkualitas.
Pilihan Editor: Temukan Gaji Guru Rp 400 Ribu Sebulan, Prabowo: How Can You Live?
