TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah rampung sampai Desember 2023. Angka tersebut dihitung sejak tahun 2016 dengan total nilai proyek mencapai Rp 1.515,4 triliun.
"Sampai tahun 2023, Desember, kita sudah menghasilkan 190 Proyek Strategis Nasional yang sudah diselesaikan, dengan nilai Rp 1.500-an triliun," kata Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024.
Dia mengatakan, ada 30 proyek dan 9 program dengan nilai Rp 788,5 triliun yang telah beroperasi sebagian dan 50 proyek dalam konstruksi senilai Rp 828 triliun. "Ternyata di luar itu ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian," ujar Wahyu.
Ia juga menjelaskan ada sejumlah infrastruktur yang masih dalam tahap konstruksi. "Ini juga ada nilainya. Jadi selama ini tidak hanya Rp1.500 triliun. Di mana ini semua memberikan dampak multiplier effect dalam hal tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah."
Menurut Wahyu, capaian PSN Indonesia sampai 2023 sangat besar, mengingat bahwa PSN menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Oleh sebab itu, kata dia, infrastruktur harus didorong agar mampu mendongkrak perekonomian.
"Kita ingin mendorong ekonomi kita, maka mau gak mau, infrastruktur harus dibangun. Di negara mana pun infrastruktur sangat punya kaitan yang erat dengan pembangunan ekonominya. Sehingga dalam hal ini, maka pembangunan infrastruktur ini harus didorong," tuturnya.
Wahyu menuturkan bahwa mengacu pada berbagai kajian internasional, rerata skor infrastruktur untuk menjadi negara maju adalah 70 persen. Saat ini, Indonesia masih berada di kisaran angka 45 persen. "Dan inilah makanya kenapa kita terus ingin mendorong agar infrastruktur bisa meningkat. Sehingga pada tahun 2045 di mana kita Indonesia emas, infrastruktur kita menjadi 70 persen."
Adapun strateginya, kata Wahyu adalah menggalakkan pembangunan infrastruktur. Kemudian setelah infrastruktur selesai, harusnya bisa menghasilkan sumber pembelian yang bisa dipakai oleh pemerintah.
"Tentunya perencanaan ini harus bisa diperbaiki prosesnya. Baik itu misalnya dalam hal penyusunan desain, kemudian pengadaan tanahnya. Dan juga terkait dengan pemanfaatannya harus ditingkatkan, agar infrastruktur yang dibangun ini bisa memberikan multiplier effect yang besar," ucap dia.
Pilihan Editor: Jokowi Tak Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Saat Resmikan Tol, Ada Apa?
