SP Indofarma Desak Erick Thohir Selamatkan Perusahaan dan Penuhi Hak Karyawan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja PT Indofarma atau SP Indofarma mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyelamatkan Indofarma yang merugi beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum SP Indofarma Meida Wati menyebut pihaknya bakal terus mengawal hasil dengar pendapat dengan Kementerian BUMN pada Rabu, 31 Januari 2024. Harapannya agar apa yang dijanjikan untuk penyehatan Indofarma dijalankan sesuai komitmen.

"SP Indofarma akan melakukan aksi damai mengemukakan pendapat jilid kedua ke Bapak Erick Tohir dan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Meida kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 2 Februari 2024. Namun, aksi ini mempertimbangkan tindaklanjut pemerintah terhadap tuntutan SP Indofarma. 

Sejak beberapa tahun terakhir, Indofarma memang membukukan kerugian. Laporan Majalah Tempo edisi Minggu, 15 Oktober 2023, menyebutkan bahwa pada kuartal pertama 2023, rugi tahun berjalan Indoofarma mencapai Rp 61,7 miliar. Selama tiga tahun masa pandemi 2020-2022, BUMN farmasi ini juga terus merugi berturut-turut Rp 3,6 miliar; Rp 37,5 miliar; dan Rp 424,4 miliar. 

Kondisi tersebut berdampak pada karyawan. SP Indofarma akhirnya berdemo di depan Kementerian BUMN pada 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut, ada lima tuntutan yang disampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertama, menyelamatkan dan menyehatkan kembali Indofarma Group dengan memberikan modal kerja yang cukup agar perusahaan bisa lagi beroperasi secara normal.

Kedua, melakukan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi dengan melakukan restrukturisasi karyawan dengan memperoleh pesangon dan penghargaan masa kerja yang sesuai kesepakatan antara SP Indofarma dengan manajemen Indofarma Group.

Ketiga, menindak oknum-oknum yang membuat terpuruknya kinerja Indofarma Group. Keempat, membayarkan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan karena dapat berpotensi menjadi tindak pidana yang disebabkan sebagian iuran sudah dilakukan pemotongan dari upah karyawan. Terakhir, membayarkan iuran Serikat Pekerja Indofarma yang sudah dipotong dari upah anggota/karyawan. 

Dalam aksi itu, SP Indofarma meminta bertemu dan berdialog dengan Erick Thohir. Namun, saat itu Erick sedang cuti sehingga sebanyak 13 perwakilan SP Indofarma diterima masuk oleh perwakilan Kementerian BUMN. Hasilnya, kata Meida, ada beberapa hal langkah yang dijanjikan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Indofarma.

Pertama, Meida menyebut Erick Thohir telah menyusun tim untuk merumuskan restrukturisasi dan rencana bisnis Indofarma ke depan. "Kementerian BUMN juga akan menindaklanjuti hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), khususnya terhadap pihak pihak yang diduga melakukan kecurangan," kata Meida.

Selanjutnya, kewajiban dan hak karyawan menjadi nomor satu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurut Meida, Kementerian BUMN menyatakan bahwa dalam segala tindakan dan keputusannya akan selalu mematuhi dan berpegang pada peraturan yang berlaku.

Termasuk soal kewajiban pembayaran iuran DPLK dan iuran BPJS Tenaga Kerja, santunan kematian bagi karyawan yang telah meninggal dunia, pesangon karyawan yg sudah tidak bekerja lagi (pensiun, pensiun dini & mengundurkan diri).

Dalam demonstrasi pada Rabu lalu, perkara hak-hak karyawan memang menjadi salah satu sorotan. Koordinator aksi, Danu, mengklaim hak-hak karyawan tidak dipedulikan perusahaan. Ia berujar, BPJS Ketenagakerjaan karyawan hingga dana pensiun karyawannyang purna tugas belum dibayarkan lebih dari setahun.

"Kami sudah bekerja puluhan tahun demi bangsa ini, untuk sehatkan bangsa, selamatkan bayi-bayi dengan obat kami," kata Danu dalam orasinya. "Kami selamatkan pasien Covid-19 dengan obat kami. Tapi apa yang kami terima?"

Danu mengatakan, para karyawan yang sudah pensiun mestinya bisa menikmati uang pensiun dari perusahaan. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. "Mereka nangis dengan keluarga karena tidak dapat uang pensiun," kata Danu.

Adapun menurut pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, Indofarma yang merugi bisa berdampak pada kinerja induk perusahaannya, yaitu Bio Farma. Selain itu, bisa membebani anak perusahaan lain, Toto pun mengatakan mesti ada langkah strategis untuk menyelamatkan BUMN farmasi tersebut. 

"Alternatif atau opsi penyelamatan bisa dengan menarik investor strategis masuk, kalau holding-nya tidak mampu memberi dana segar," kata Toto kepada Tempo, Kamis, 1 Februari 2024. 

Toto juga mengatakan, dalam jangka panjang, usulan aksi korporasi yang inovatif diperlukan ke depan. Hal ini untuk menguatkan positioning produk dan penguatan pasar perusahaan.

Tempo berupaya mengonfirmasi langkah-langkah Kementerian BUMN yang dijanjikan untuk memenuhi tuntutan SP Indofarm kepada Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo. Namun, Tempo belum mendapat jawaban hingga laporan ini ditulis.

RIRI RAHAYU | KHAIRUL ANAM

Pilihan Editor: Erick Thohir Kembali Unggah Video Kampanye, Singgung Kebersamaan Prabowo dan Jokowi