Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Analisis Indostrategic: Mundurnya Ahok dari Komut Pertamina Tak Hadirkan Efek Elektoral, tapi...

image-gnews
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengunjungu Refinery Master Development Plan Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 11 Juli 2023. Instagram/basukibtp
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengunjungu Refinery Master Development Plan Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 11 Juli 2023. Instagram/basukibtp
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyoroti dampak politik elektoral pasca mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari posisi Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina (Persero).

Ahmad menyebut mundurnya Ahok sebagai Komut Pertamina tidak akan menghadirkan efek elektoral yang signifikan bagi Capres dan Cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud. "Tapi akan menghadirkan dukungan moral politik, sebagai bentuk perlawanan terbuka pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini," kata Ahmad dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 3 Februari 2024. 

Terlebih lagi, kata Ahmad, Ahok memiliki sejarah hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin DKI Jakarta. Mundurnya Ahok dari posisi Komut Pertamina ini, juga dapat memberikan 'pesan keberpihakan' sekaligus sentimen loyalitas Ahok secara jelas pada arah perjuangan PDIP dan juga Paslon Ganjar-Mahfud.

Menurut Ahmad, dukungan moral politik dari Ahok akan memiliki dampak elektoral hanya jika langkahnya diikuti oleh kader-kader PDIP dan partai politik lain yang mendukung kubu 01 dan 03. Saat ini, mereka seolah lebih memilih untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan Jokowi.

"Jika sejumlah menteri dari partai-partai di kubu 01 dan 03 secara kompak melakukan bedhol deso atau keluar secara bersama-sama dari pemerintahan Jokowi, maka hal itu berpeluang menjadi pukulan telak yang bisa menggoyahkan arah preferensi politik undecided dan swing voters, yang kemudian berpotensi dikonversi menjadi insentif elektoral," kata dia.

Namun, ujar Ahmad, jika partai-partai politik di kubu 01 dan 03 hanya bermain aman dan menggertak belaka, maka hampir bisa dipastikan tidak akan ada pergeseran elektoral yang signifikan.

Sebelumnya, Ahok telah mengkonfirmasi pengunduran dirinya dari posisi Komut Pertamina. "Ya, betul (telah mundur)," kata dia kepada Tempo, Jumat malam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok menjelaskan dirinya telah mengundurkan diri dari posisi Komut Pertamina terhitung per 2 Februari 2024. Ke depan, dia akan fokus mengkampanyekan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

Pada 26 Januari 2024 lalu, Tempo sempat menanyakan alasan Ahok belum mundur dari Komut Pertamina, meski sudah mendukung Ganjar dan Mahfud. Kala itu, Ahok beralasan karena tidak ditugaskan ikut kampanye.

Jika ditugaskan ikut kampanye, dia akan mundur dari jabatannya. "Iya, pasti akan disiplin ikut (kampanye dan mundur dari jabatan)," tutur Ahok. 

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Breaking News: Ahok Resmi Mundur dari Komisaris Utama Pertamina untuk Fokus Kampanye Menangkan Ganjar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

13 jam lalu

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

14 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan infrastuktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.


PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.


Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

16 jam lalu

Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pemaparannya pada debat putaran ke-2, di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.


Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

21 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini