TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menyoroti permasalahan korupsi di sektor pendidikan di Indonesia, serta komitmen anggaran pendidikan yang lebih memadai. ICW mencatat beberapa kekurangan dalam visi-misi ketiga Pasangan Calon (Paslon) terkait isu pendidikan.
“Tawaran gagasan belum memberikan solusi substantif atas akar persoalan pendidikan di Indonesia dan tidak menunjukkan arah perbaikan yang menjanjikan,” ujar Almas, dalam Acara Diskusi Publik Bedah Gagasan Capres atas Akar Persoalan Pendidikan, yang dihelat melalui daring, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Ia kemudian juga menyoroti kurangnya strategi implementasi, kurangnya evaluasi kritis atas kondisi pendidikan, dan minimnya dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama terkait pengelolaan anggaran pendidikan.
“Bahkan, tidak ada juga di dalam dokumen visi misi Capres-Cawapres yang berani menyebut akan menjalankan mandat Pasal 34 UU Sisdiknas,” lanjut Almas.
Salah satu contoh konkrit, Almas menyebutkan, yakni adalah kebijakan wajib belajar 12 tahun yang sering diulang tanpa disertai strategi pembaharuan atau solusi konkrit. Dalam kenyataannya, angka putus sekolah masih meningkat, dan program sekolah baru tidak sepadan dengan kebutuhan peserta didik.
“Wajib pendidikan dasar 9 tahun belum tuntas dijalankan, bagaimana dengan wajib belajar 12 tahun yang akan diselenggarakan oleh pasangan Capres yang menjanjikan hal tersebut?” lanjut Almas. Selanjutnya, terkait dengan komitmen sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), akomodasi yang layak untuk ABK juga belum terpenuhi.
“PP Nomor 13 tahun 20220 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sudah diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi akomodasi untuk ABK,” Almas menegaskan.
