Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud MD Soroti Kesenjangan di Riau Akibat Mafia Sawit: Hukum Tumpul, Korupsi Merajalela

image-gnews
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) menyampaikan orasi politik dalam kampanye terbuka di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pekanbaru, Riau, Senin 29 Januari 2024. Dalam orasinya Mahfud berjanji akan memberikan rasa aman kepada masyarakat Riau dengan memberantas mafia tanah, mafia sawit dan oknum-oknum aparat penegak hukum yang membekingi perusahaan-perusahaan nakal yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Riau. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) menyampaikan orasi politik dalam kampanye terbuka di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pekanbaru, Riau, Senin 29 Januari 2024. Dalam orasinya Mahfud berjanji akan memberikan rasa aman kepada masyarakat Riau dengan memberantas mafia tanah, mafia sawit dan oknum-oknum aparat penegak hukum yang membekingi perusahaan-perusahaan nakal yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Riau. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyoroti ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat di Provinsi Riau akibat adanya mafia sawit. Hal ini pula yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut. 

"Ada ketimpangan kepemilikan sawit, ada lahan sawit yang dicaplok swasta, ada lahan sawit yang dikolusikan bersama aparat, sehingga mafia-mafia kebal ini hukum," kata Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu, Senin, 29 Januari 2024. "Ini harus diobati, baik aparat yang membekingi di pusat dan di daerah."

Dalam orasi politiknya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Mahfud MD juga berjanji akan memberantas mafia sawit yang diduga kebal hukum karena dibekingi aparat yang berkuasa.

Mahfud menjelaskan Provinsi Riau memiliki kekayaan alam berlimpah di antaranya terlihat dari kepemilikan lahan sawit seluas tiga juta hektare. Jika potensi sumber saya alam ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, ia yakin, angka kemiskinan bisa dientaskan.

"Di Riau kita punya tiga juta hektare sawit. Ini kalau dimanfaatkan untuk kehidupan rakyat, maka kemiskinan akan jauh berkurang," kata Mahfud.

Bila Ganjar-Mahfud MD terpilih memenangkan Pilpres 2024, maka mafia sawit nakal ini akan ditindak tegas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mengapa kita perlu penegakan hukum dan keadilan? Jawabannya selama ini hukum tumpul, korupsi merajalela, sehingga perlu penyembuhan tata pimpinan lebih bersih dan bermartabat," ucap Mahfud.

Tak hanya perbaikan di bidang hukum, Mahfud MD juga menjanjikan perbaikan infrastruktur jalan di Riau hingga ke perdesaan. Selain itu, di hadapan para pendukungnya, dia juga menjanjikan internet gratis di tempat publik untuk masyarakat dan anak sekolah.

ANTARA

Pilihan Editor: Visi Misi Ketenagakerjaan Ganjar dan Mahfud MD: 17 Juta Lapangan Kerja Baru, Buruh Sejahtera

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Sidik Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Wali Kota Hevearita Pernah Bilang Begini

3 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Sidik Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Wali Kota Hevearita Pernah Bilang Begini

Penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang.


Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

5 jam lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti berencana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

14 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

18 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

21 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.


Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

1 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan lima orang saksi, Indira Chunda Thita Syahrul, GM Radio Prambors, Dhirgaraya S. Santo dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Pemilik PT. Maktour Indonesia, Fuad Hasan Masyhur dan Pemilik Suite Travel, Harly Lafian. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

KPK memanggil anak dan cucu Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

2 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

3 hari lalu

Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini didampingi Arrmanatha Christiawan Nasir, Duta Besar/Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dan Doddi M Judanto, Staf Khusus Menteri Sosial, berbicara di di Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum). Foto : Istimewa
Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

Mensos Tri Rismaharini memaparkan capaian pemerintah mengentaskan kemiskinan, dari makan gratis, rumah murah hingga 648 lumbung sosial.


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

3 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.