TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang hasil riset sejumlah lembaga kemasyarakatan yang menunjukkan masifnya kerusakan lingkungan akibat hilirisasi nikel di Maluku Utara. Forum Studi Halmahera atau Foshal Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara, Trend Asia, dan YLBHI mengatakan bahwa hilirisasi nikel telah menyebabkan hancurnya 213.960 hektare hutan di Maluku Utara.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Calon Presiden Ganjar Pranowo yang menginginkan adanya kesetaraan dalam rancangan pembangunan untuk kelompok perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Hal itu Ganjar sampaikan dalam acara Hajatan Rakyat Yogyakarta di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lalu berita tentang Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memprioritaskan lima persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kaum muda.
Kemudian berita mengenai Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) yang mengakui pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan pinjaman online alias Pinjol.
Berita kelima adalah tentang hasil investigasi Ombudsman RI yang menunjukkan adanya sejumlah maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co:
- Hilirisasi Nikel Bisa Hancurkan 213 Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara
Forum Studi Halmahera atau Foshal Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara, Trend Asia, dan YLBHI mengungkapkan setumpuk masalah di program hilirisasi nikel. Seperti hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara yang bisa menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan secara besar-besaran.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji mengatakan program hilirisasi nikel Jokowi memicu para penambang bijih nikel agresif membabat hutan yang menyebabkan laju deforestasi tidak terkendali. "Penambangan bijih nikel yang didahului dengan aktivitas land clearing atau pembersihan area, karena itu sangat mustahil apabila tidak terjadi kehilangan tutupan hutan," ujal Julfikar lewat keterangannya kepada Tempo, Senin, 29 Januari 2024.
Tercatat saat ini lebih dari 213.960 hektare hutan di Maluku Utara telah terkepung Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel. Antara lain di Halmahera Timur yang terdapat 19 izin dengan total luas konsesinya sebesar 101.047,21 hektare. Sementara di Halmahera Tengah, ada 13 izin dengan luas total konsesi 10.390 hektare.
Lalu di Halmahera Selatan ada 15 izin dengan total luas konsesi sebesar 32.236 hektare. Selain itu, terdapat IUP nikel yang mencaplok dua kawasan administratif sekaligus, yakni wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sebanyak 4 izin dengan luas total konsesi sebesar 70.287 hektare .
Dengan demikian, tutur Julfikar, kehilangan tutupan hutan dominan terjadi pada wilayah operasional penambangan bijih nikel. Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001 hingga 2022 menunjukkan Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 20.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Ganjar Pranowo Janjikan Pembangunan Ramah Disabilitas, Apa Alasannya?
