Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

image-gnews
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan saat konferensi pers pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatik, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Juli 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan saat konferensi pers pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatik, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Juli 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempersiapkan regulasi baru yang akan mengharuskan perusahaan penerbit gim atau publisher di Indonesia memiliki badan hukum.

Regulasi ini direncanakan diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekonomi digital nasional.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. 

“Kalau tidak terdaftar di sini, publisher-nya tidak punya berbadan hukum di sini, ya game yang ada di situ saya blokir. Kan kita ingin bangun ekonomi digital,” ujar Semuel dalam agenda Ngopi bareng Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 26 Januari 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa regulasi baru ini tidak hanya akan mengatur klasifikasi gim, tetapi juga melibatkan pembentukan badan rating independen. 

“Nanti akan ada badan rating independen, dan kami akan memberikan pedoman bagi organisasi yang ingin merating gim," lanjut dia.

Pemerintah akan mewajibkan perusahaan penerbit gim, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, untuk memiliki badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

Semuel menjelaskan bahwa regulasi baru ini akan melibatkan tiga aktor dalam industri gim, yaitu pembangun atau developer, publisher, dan badan rating. Namun, Kemenkominfo akan fokus mengatur publisher dan pembentukan badan rating karena developer gim dapat berasal dari mana saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau gim sudah jadi, kan perlu publish, supaya bisa diakses, ada pembayaran top up segala macam. Misal Mobile Legends, nah publisher-nya harus ada PT Indonesia,” kata dia.

Pendaftaran rating gim akan diatur dalam regulasi baru ini, termasuk ketentuan terkait kutipan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Meskipun Kemenkominfo tidak akan membentuk badan rating sendiri, mereka berencana menyerahkan tugas ini kepada pihak ketiga agar dapat menjadi lembaga independen, sejalan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia memastikan bahwa revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini sedang dalam tahap penomoran di KemenkumHAM dan diharapkan dapat selesai sebelum akhir bulan ini.

“Target saya sebelum akhir bulan ini, karena ke KemenkumHAM-nya sudah kami kirim beberapa waktu yang lalu,” ujar dia.

Kemudian ia mengungkap jika sejauh ini, penerbit gim baik dari lokal dan mancanegara diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019. Hingga Jumat, 26 Januari 2024 terdapat 1.385 layanan dari sektor gim yang tercatat sebagai PSE di Kemenkominfo.

Pilihan EditorPerkuat Industri Gim Lokal, Erick Thohir: Kita Tidak Antiasing, Tapi Tidak Mau Hanya Jadi Market Saja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

13 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

Budi Arie mengatakan inspeksi mendadak ini juga untuk memastikan penguatan keamanan siber dilakukan dengan optimal.


NeutraDC Ungkap Potensi Ekonomi Digital Batam

17 jam lalu

CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F (kedua dari kiri) saat menjadi panelis dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024 yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay, Senin 15 Juli 2024. Dok. Telkom
NeutraDC Ungkap Potensi Ekonomi Digital Batam

Dukung penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan, Telkom hadirkan data center berkelanjutan.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

3 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Jokowi Minta Pemda Optimalkan Pengadaan Produk dalam Negeri: Kita Kumpulkan Anggaran Sangat Sulit..

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Minta Pemda Optimalkan Pengadaan Produk dalam Negeri: Kita Kumpulkan Anggaran Sangat Sulit..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah di tingkat kabupaten dan kota menggenjot penggunaan produk dalam negeri.


Sri Mulyani Sebut Satgas BLBI Telah Tagih 34,59 Persen Total Dana dari Obligor

10 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Hadi Tjahjanto bersama Sri Mulyani menandatangani berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp2,77 triliun untuk diserahkan kepada sembilan kementerian/lembaga. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani Sebut Satgas BLBI Telah Tagih 34,59 Persen Total Dana dari Obligor

Sri Mulyani menyebutkan Satgas BLBI hingga semester pertama tahun 2024 memperoleh aset 44,7 juta meter persegi dan PNBP senilai Rp 38,2 triliun.


Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

13 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

Saat dikonfirmasi, Budi Arie hanya mengirimkan sejumlah link yang memberitakan dukungan terhadap dia.


Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

14 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2


Alasan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Gamblang Sebut Jebolnya PDNS karena Kebodohan

16 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Alasan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Gamblang Sebut Jebolnya PDNS karena Kebodohan

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara gamblang menyebut jebolnya PDNS karena serangan siber Ransomware adalah kebodohan. Apa alasannya?


Menkominfo Budi Arie Bilang Pelaku Peretasan PDN Teridentifikasi Non-State Actor

16 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Bilang Pelaku Peretasan PDN Teridentifikasi Non-State Actor

"Semua konspirasi dan teori bisa keluar," kata Budi Arie.


BSSN Sempat Peringatakan Kominfo Sebelum PDN Diretas Ransomware LockBit 3.0

16 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
BSSN Sempat Peringatakan Kominfo Sebelum PDN Diretas Ransomware LockBit 3.0

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0