TEMPO.CO, Jayapura - Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal mendorong pemerataan pembangunan di masa depan agar tak lagi berpusat di Pulau Jawa jika ia dan Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024.
"Pemerataan pembangunan sangat penting, yang tidak lagi Jawa sentris. Sehingga ke depan pemerataan pembangunan menjadi atensi kami ke depan," kata Gibran saat berkampanye di GOR Cenderawasih APO, Kota Jayapura, Jumat, 26 Januari 2024.
Oleh sebab itu, menurut putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini mengatakan bahwa Provinsi Papua akan turut diperhatikan khusus, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) termasuk kualitas guru dan fasilitas kesehatan.
Selain itu, menurut Gibran, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dioptimalkan sebagai salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan di Tanah Air. "Sehingga pembangunan IKN harus terus dilakukan dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung proyek strategis nasional tersebut."
Selain Prabowo - Gibran, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendorong keberlanjutan IKN. Yang berbeda adalah pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Anies pada pertengahan Desember 2023 lalu pernah menyebutkan Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa malam, 12 Desember 2023.
Kala itu, Anies mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).
Menurut Anies, Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.
Adapun kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta, kata Anies, hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan. Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan dan keluarga para ASN serta pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, di Jakarta masih tetap ada masalah besar.
ANTARA
Pilihan Editor: Jadi Topik Panas Luhut Cs vs Tom Lembong, Ini 8 Negara dengan Cadangan Nikel Terbesar di Dunia
