TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan sosial (bansos) pemerintah saat ini riuh dikaitkan sebagai komoditas elektoral, terutama setelah muncul dugaan politisasi Bansos untuk kepentingan Pemilu 2024. Belakangan, sejumlah bansos memuat pesan atau gambar pasangan calon (paslon) tertentu.
Indikasi politisasi ini semakin kuat setelah foto bansos beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ditempeli stiker yang menampilkan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tersebar luas di platform media sosial X.
Menanggapi hal tersebut, Chico Hakim, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) mengatakan bahwa perlu dilakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Namun, ia juga menyoroti ketidaknetralan aparat dan oknum lembaga negara yang terlihat mendukung paslon Prabowo-Gibran.
“Soal ketidaknetralan aparat, oknum oknum lembaga negara di berbagai tingkatan yang mendukung Prabowo-Gibran sudah banyak terlihat nyata, sehingga berita atau isu seperti ini sudah tidak lagi mengagetkan,” ujar Chico kepada Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.
Wakil Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hotasi Nababan, menegaskan jika Ganjar-Mahfud akan melanjutkan semua program kerakyatan dengan lebih baik, termasuk pembagian beras bansos yang bersumber dari pajak rakyat.
“Rakyat berhak memperoleh bansos, namun rakyat punya hati nurani memilih siapa yang akan menjadi pemimpin yang akan memperjuangkan rakyat dengan tulus,” jawab Hotasi, ketika dihubungi Tempo pada hari yang sama.
Selanjutnya: Pada hari ini, Rabu, 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi....
