Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adakah Pesangon untuk Karyawan Resign? Ketahui Aturannya Ini

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Berapa nominal pesangon karyawan resign? Sebelum menuntut hak, ketahui beberapa aturannya berikut ini. Ketahui juga syarat resign yang benar. Foto: Canva
Berapa nominal pesangon karyawan resign? Sebelum menuntut hak, ketahui beberapa aturannya berikut ini. Ketahui juga syarat resign yang benar. Foto: Canva
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSebagai pekerja, beberapa dari Anda mungkin penasaran, adakah pesangon karyawan resign? Jawabannya adalah tidak ada pesangon untuk karyawan resign. Pesangon untuk karyawan hanya akan diberikan untuk karyawan yang terkena PHK. 

Hal ini sejalan dengan aturan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 1 yang menyebutkan bahwa bila terjadi PHK, perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau penghargaan masa kerja dan dana penggantian hak.

Kondisi PHK yang dimaksud adalah saat perusahaan mengatur strategi untuk terhindar dari pailit atau alasan lainnya. Meski begitu, masih ada beberapa hak yang akan didapatkan untuk karyawan resign, misalnya saja seperti uang penggantian hak (UPH). Berikut penjelasannya. 

Adakah Pesangon untuk Karyawan Resign?

Nominal pesangon yang didapatkan karyawan yang resign atau mengundurkan diri adalah Rp0 atau tidak ada sama sekali. Akan tetapi, ada hak-hak lain yang bisa karyawan perjuangkan saat mengajukan resign.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4, karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak (UPH) yang meliputi uang pengganti hak cuti yang belum diambil, uang transportasi, ataupun reimbursement bila melakukan perjalanan dinas.

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 50 menyebutkan hal serupa, yakni:

  • Karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak berdasarkan aturan pada Pasal 40 ayat 4.
  • Karyawan berhak mendapatkan uang pisah dengan besaran tergantung pada masing-masing peraturan perusahaan, Kontrak Kerja ataupun Perjanjian Kerja Bersama.

Oleh karena itu, sekalipun Anda tidak mendapatkan pesangon seperti karyawan yang terkena PHK. Akan tetapi, karyawan yang resign masih berhak atas UPH dan uang pisah.

Aturan Pesangon Karyawan Resign

Lebih terperinci lagi mengenai aturan pesangon yang akan didapatkan karyawan yang mengundurkan diri tertulis dalam Pasal 43 ayat (4). Dalam pasal tersebut tertulis bahwa:

  • Karyawan berhak atas cuti tahunan yang belum diambil dan masih berlaku untuk kemudian diuangkan.
  • Biaya ataupun ongkos pulang bagi pekerja beserta keluarganya di ke tempat pekerja tersebut.
  • Hal lainnya yang telah diatur dan tertulis dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama.

Kemudian, dalam Pasal 58 ayat (1) turut menyebutkan bahwa perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Iuran yang rutin dibayarkan perusahaan bisa diklaim sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan kepada karyawan atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ataupun uang pisah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apabila besaran manfaat program pensiun tersebut memiliki nominal lebih kecil dibandingkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ataupun uang pisah, maka selisih kekurangannya akan dibayarkan perusahaan.

Seluruh aturan pesangon karyawan resign ini akan tertuang dalam peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja. Jadi, Anda wajib membaca setiap dokumen kontrak perjanjian dan memahami peraturan perusahaan dengan benar.

Syarat Karyawan Mengajukan Pengunduran Diri

Pengunduran diri merupakan hak setiap karyawan yang tidak boleh ditunda-tunda ataupun dilarang oleh perusahaan. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya karyawan tetap perlu melakukan resign sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur hal tersebut.

Dalam Pasal 36 huruf l tertulis persyaratan yang wajib dipenuhi oleh karyawan yang mengajukan pengunduran diri atas kemauan pribadi, antara lain:

  • Mengajukan permohonan diri secara tertulis yang diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal resign.
  • Menjamin tidak terkait dalam ikatan dinas.
  • Sudah menjalankan kewajibannya sampai tanggal dimulainya pengunduran diri.

Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang wajib menjalankan kewajibannya saat karyawan resign, melainkan karyawan juga perlu memenuhi persyaratan saat akan resign. Semoga informasi ini bermanfaat, ya!

HERZANINDYA MAULIANTI

Pilihan Editor: Cara Resign dari PNS Sesuai Ketentuan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

4 jam lalu

Ilustrasi peningkatan kualitas tenaga kerja dari lulusan SMK dan Pendidikan Vokasi. Foto: freepik
Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa green jobs dapat menjadi solusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru.


Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

1 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

1 hari lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi (kanan) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, dan Jaksa Agung Muda Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono dalam acara Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja pada 2024. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari sejuta peserta tambahan untuk program tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kemenko Perekonomian berharap program Kartu Prakerja berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.


LBH Bali: Praktik Perburuhan Tidak Sehat di PLTU Celukan Bawang, Alasan Kuat Pekerja Tak Segera Daftar Ulang

1 hari lalu

Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) Indonesia, Serbuk PLTU Celukan Bawang, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali, Konferensi Pers yang diadakan Rabu, 2 Oktober 2024 di Kantor LBH Bali, Denpasar. Foto: TEMPO/Ni Kadek Trisna Cintya Dewi
LBH Bali: Praktik Perburuhan Tidak Sehat di PLTU Celukan Bawang, Alasan Kuat Pekerja Tak Segera Daftar Ulang

Polemik antara pekerja dan PLTU Celukan Bawang tidak kunjung surut. Serbuk PLTU Celukan Bawang dan LBH Bali sebut ada praktik perburuhan tidak sehat.


Hampir 53.000 Tenaga Kerja Kena PHK, Kemnaker: Terbanyak dari Sektor Manufaktur

3 hari lalu

Pekerja menjahit tas di pabrik pembuat perlengkapan luar ruang, Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Hampir 53.000 Tenaga Kerja Kena PHK, Kemnaker: Terbanyak dari Sektor Manufaktur

Dirjen Kemnaker menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja.


LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

3 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekonomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar.


Pengangguran Turun 0,6 Persen, Menaker: Jutaan Orang Masih Belum Terserap Lapangan Kerja

4 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Wisma Indonesia di dalam kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China pada Selasa 2 Juli 2024. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Pengangguran Turun 0,6 Persen, Menaker: Jutaan Orang Masih Belum Terserap Lapangan Kerja

Data Sakernas menunjukkan angka pengangguran turun 0,6 persen secara tahunan. Apa kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah?


Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

7 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.


Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

7 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Ekonomi Semakin Sulit dan Marak PHK, Kelas Menengah Rentan Miskin Makan dari Tabungan

Kondisi perekonomian yang semakin sulit dan maraknya PHK menyebabkan banyak kelas menengah rentan miskin. Mereka bertahan hidup dari sisa tabungan.